Senin 02 Desember 2019, 21:50 WIB

DPR Pertanyakan Kinerja TVRI

Putra Ananda | Humaniora
DPR Pertanyakan Kinerja TVRI

Antara
Ilustrasi: Kantor TVRI

 

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mempertanyakan pengelolaan organisasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Pasalnya, anggaran negara telah mengalir ke stasiun televisi pelat merah ini, tetapi kualitas dan program-progamnya masih kalah dari swasta.

"Program lokal yang kaya budaya banyak yang bisa dibikin. Begitu banyak Festival Film di Indonesia tapi tidak digarap TVRI. Banyak juga film pendek diproduksi anak negeri yang bisa ditayangkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (2/12).

Ia mengatakan TVRI seharusnya bisa mengangkat budaya dan film anak bangsa lebih banyak karena negara telah memberikan anggaran yang cukup. Sayangnya hal itu tidak terjadi. Bahkan pengelolaan organisasi TVRI saat ini kian menyedihkan.

"Soal pemberdayaan SDM TVRI , pemimpin harus merangkul semua komponen sebagai aset bukan malah dibuang ke daerah-daerah sehingga mematikan kariernya,' ujarnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari meminta Direksi TVRI tidak membeli program asing yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Kemudian perusahaan yang dipimpin Helmi Yahya itu perlu menata organisasi, memperkuat mutu SDM dan memperbanyak program bermuatan budaya bangsa.

"Buat apa membeli program asing dengan biaya yang sangat mahal. Sementara budaya kita tenggelam. TVRI itu dibiayai oleh uang rakyat. Maka harus menayangkan tentang Indonesia dan kebhinekaan," katanya.

Ia pun heran mengapa TVRI bisa kalah dari TV swasta. Padahal menurut Almuzammil Yusuf, karyawan TVRI paling banyak dari TV Swasta.

"Hampir semua provinsi ada TVRI stasiun daerah. Nah, bayangkan kalau TVRI konsisten konten yang kental dengan budaya lokal, bisa kalah itu tayangan Liga Primier," pungkasnya.(OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More