Selasa 03 Desember 2019, 02:40 WIB

Rp17,7 Triliun Penyertaan Negara ke BUMN Tahun Ini

Faustinus Nua | Ekonomi
Rp17,7 Triliun Penyertaan Negara ke BUMN Tahun Ini

ANTARA
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

 

PEMERINTAH menganggarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN tahun depan mencapai Rp17,7 triliun.

Angka ini turun tipis dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp17,8 triliun. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tetap mendapat porsi terbesar dalam pemberian PMN tahun ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak 5 BUMN yang menerima PMN hadir bersama dirinya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, kemarin. Kelima BUMN itu adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Hutama Karya, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Menteri Erick mengatakan penyertaan modal negara itu dibutuhkan guna mendukung program kerja pemerintah yang dijalankan oleh BUMN.

Seperti PLN, yang  ditugaskan untuk mejaga stabilitas kelistrikan dan pemerataan listrik seluruh Indonesia melalui 100% rasio ekletrifikasi. Dan  Hutama Karya ditugaskan untuk membangun jalan tol Trans  Sumatera, yang saat ii Hutama Karya sudah menyelesaikan 400 km dan masih tersisa 2.500 km dari target yang ditetapkan 2.900 km.

Erick memaparkan bahwa sepanjang 5 tahun terakhir, PMN yang dilakukan telah mencapai Rp105,5 triliun.
“Sebanyak 50% dari dana tersebut lebih terserap di dua perusahaan yaitu PLM dan Hutama Karya. Rinciannya PLN 33% dan Hutama Karya 15%,” kata Erick.


Jaga Keseimbangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan  BUMN bisa mencari keseimbangan dalam menjalankan fungsi pembangunan dengan kesehatan laporan neraca keuangan agar tidak merugi.   

“BUMN selalu harus mencari titik keseimbangan antara misi pembangunan dan menjaga kesehatan dari neraca dan laporan keuangannya,” kata Sri Mulyani seusai mengikuti rapat kerja Komisi XI di Jakarta,kemarin.

 Sri Mulyani mengatakan keseimbangan itu diperlukan karena BUMN sebagai entitas khusus harus bisa menjaga kesinambungan agar misi pembangunan tetap berjalan.        

Untuk itu, ia memastikan dirinya bersama Menteri BUMN akan melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN tersebut agar tidak kesulitan ketika melaksanakan penugasan pemerintah.   

“Kami bersama menteri BUMN akan bersama-sama melihat mana yang memang perlu untuk diperkuat dan bagaimana misi pembangunan tetap bisa dijalankan secara lebih akuntabel, tandasnya.  

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menjabarkan penilaian terhadap BUMN melalui Z-Score untuk memantau kerentanan kondisi keuangan BUMN.    Penilaian ini mencakup rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (RoE) dan kemampuan dalam membayar utang (DER).    Z-score ini mempunyai tiga kategori yaitu hijau berarti aman, kuning berarti waspada dan merah berarti kondisi sebelum kebangkrutan (distress).   

 Sebagian besar BUMN yang mendapatkan PMN berada dalam kategori merah dan rugi yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel. (Ifa/Ant/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More