Senin 02 Desember 2019, 18:40 WIB

Menag Diminta Kaji Ulang terkait Peraturan Majelis Taklim

Putra Ananda | Humaniora
Menag Diminta Kaji Ulang terkait Peraturan Majelis Taklim

Dok. MI
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

 

DPR meminta agar Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim dapat dikaji ulang. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Menteri Agama tidak membenani Presiden Joko Widodo dengan isu yang sensitif.

"Harus melalui kajian yang matang karena isu ini sangat sensitif. Permenag harus dikeluarkan melalui kajian yang matan. Jangan bebani presiden dangan hal-hal yang semestinya isa diatasi di level bawahnya," tutur Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Dasco menilai, aturan yang mewajibkan majelis taklim terdaftar di Kemenag merupakan hal yang berlebihan. Mengingat majelis taklim tersebar luas di wilayah-wilayah terkecil, mulai dari kampung, maupun perkotaan untuk saling menjaga silaturahim.

"Oleh karena itu, mungkin kalau saya usulkan supaya tidak terjadi gejolak, lebih baik Permenag itu ditinjau kembali atau dikaji ulang," lanjut dia.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Ahmad Baidowi, mengemukakan, Kemenag telah membuat terkejut pihak yang terdampak aturan tersebut. Pasalnya, Kemenag sama sekali tidak melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum peraturan tersebut dikeluarkan.


Baca juga: Yana Maliana Raih Grand Winner Gue Anak Radio Season 2


"Secara informal sudah kita lakukan, sudah kami ingatkan supaya sebelum membuat peraturan minimal didengar dulu lah komunitas masyarakat yang menjadi sasaran itu didengarkan. Contoh kalau mau ngatur Majelis Taklim yang banyak menaungi kan ormas-ormas Islam. Ya diajak diskusi dulu," ujar Baidowi.

Atas hal tersebut, Baidowi mengingatkan Fachrul agar bisa lebih melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Ia juga meminta agar Fachrul dapat menyesuaikan diri pada jabatannya saat ini, yang bukan meripakan jabatan militer sebagaimana latar belakang Fachrul.

"Harus diketahui oleh Menag, beliau saat ini memimpin jabatan sipil bukan militer. Jadi kalau militer boleh saja keluarkan surat, semua ikut tapi kalau sipil kan tidak. Didialogkan dulu, dikomunikasikan dulu supaya tidak terjadi salah paham, pembelokan makna. Bisa jadi niatnya baik tapi karena ditanggapi tidak tepat pada waktu dan tempatnya itu menjadi blunder," kata Baidowi.

Diberitakan sebelumnya, Kemenag telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 TTahun 2019 tentang Majelis Taklim. Peraturan tersebut telah terbit pada 13 November 2019 lalu. Menag Fachrul Razi menyampaikan regulasi tersebut akan memudahkan Kemenag dalam memberikan bantuan kepada majelis taklim. (OL-1)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More