Senin 02 Desember 2019, 18:26 WIB

Panitia Munas Golkar Bantah ada Intervensi Eksternal

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Panitia Munas Golkar Bantah ada Intervensi Eksternal

MI/ M Irfan
Christina Aryani

 

Panitia Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar membantah isu pihak luar mengintervensi hajatan terbesar partai berlambang pohon beringin.

Juru Bicara Munas Golkar X Christina Aryani mengatakan, ada pihak yang vsengaja mengembuskan isu tersebut karena tidak ingin pelaksanaan Munas berjalan lancar dalam semangat keakraban dan suasana kekeluargaan.

"H-1 pelaksanaan Munas Partai Golkar, banyak isu berkembang salah satunya terkait, adanya pihak eksternal yang ikut mengintervensi pelaksanan Munas X Partai Golkar. Disebut-sebut pihak istana dan beberapa anggota kabinet katanya ikut memengaruhi kader Golkar dalam pelaksanaan Munas," ujar Christina kepada Media Indonesia, Senin (2/12).

Menurut dia, sebagai agenda internal, maka sangat tidak berdasar dan mengada-ada apabila berkembang berita bahwa ada pihak luar yang ikut campur dalam pelaksanaan Munas ini.

"Termasuk disebutkan pihak istana dan beberapa menteri yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan Munas. Presiden Jokowi sendiri sudah berbicara bahwa tidak mungkin dia ikut campur apa yang merupakan urusan internal partai Golkar. Termasuk menjamin bahwa para menterinya tidak akan ikut-ikutan dalam urusan yang menjadi hajatan internal Partai Golkar," paparnya.

Namun ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi pernah mengimbau dan berharap agar pelaksanaan munas berjalan dengan lancar, aman dan damai tanpa goncangan. Harapan yang tentu saja masuk akal dari seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang ingin menjaga stabilitas politik nasional.

"Patut dicatat, Golkar merupakan partai besar yang memiliki independensi dan kemandirian yang kuat yang lebih dari mampu untuk mengendalikan seluruh agenda partainya secara mandiri tanpa intervensi pihak eksternal mana pun," tutupnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More