Senin 02 Desember 2019, 16:09 WIB

Wacana Penambahan Masa Jabatan, Jokowi: Ingin Menjerumuskan Saya

Dhika Winata Kusuma | Politik dan Hukum
Wacana Penambahan Masa Jabatan, Jokowi: Ingin Menjerumuskan Saya

MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo menolak tegas usulan amendemen Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan penambahan masa jabatan presiden. Ia juga tegas menolak usulan agar pemilihan presiden secara tidak langsung atau dikembalikan ke MPR.

"Kenyataannya seperti itu, muncul usulan presiden dipilih MPR, presiden menjabat tiga periode, presiden satu kali menjabat delapan tahun. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12)

Menurutnya, wacana seputar amendemen UUD kini menjadi bola liar dari rencana awal yang hanya akan dilakukan terbatas pada penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Jokowi menyatakan usulan-usulan yang muncul terkait masa jabatan presiden dan mekanisme pemilihan tidak langsung dimunculkan pihak-pihak yang ingin mencari muka dan menjerumuskannya.

"Ada yang ngomong presiden bisa dipilih tiga periode. Itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Juga ingin menjerumuskan," ujarnya.

Jokowi juga memastikan komitmennya bahwa pemilihan kepala negara harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal itu sesuai amanat reformasi dan juga menjadi hak rakyat untuk memilih pemimpin berkualitas secara berdaulat.

"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung (oleh rakyat," tegasnya.

Karena itu, ia meminta wacana yang berkembang dalam rencana amendemen UUD tidak melebar. Wacana penambahan jabatan atau mekanisme pemilihan menurutnya tidak menjadi hal yang perlu dibahas. Jokowi justru meminta berbagai pihak agar lebih baik fokus pada persoalan ekonomi yang mendesak seperti tekanan-tekanan eksternal yang dihadapi Indonesia.

"Saat itu ketika ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," ucapnya.

Baca juga: MPR Diminta Serap Aspirasi Soal Jabatan Presiden Tiga Periode

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut lembaga perwakilan rakyat masih menampung aspirasi terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu usulan yang masuk yaitu presiden bisa dipilih tiga kali.

Selain itu, kata Arsul, mencuat pula usulan kalau masa jabatan presiden hanya satu periode. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun.

Menurut Arsul, belum ada kesimpulan yang diambil terkait poin yang akan diubah. Pasalnya, ada pihak yang ingin amendemen terbatas garis-garis besar haluan negara (GBHN), tapi juga mencuat usulan amendemen tidak terbatas GBHN.

Kemudian, PBNU merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Kantor PBNU, Rabu (27/11) lalu.

Rekomendasi PBNU itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012. (Medcom/A-4)

Baca Juga

Dok MI

Polri Selidiki Pelanggaran Kampanye Cagub Mulyadi di Pilgub Sumbar

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 24 November 2020, 17:25 WIB
Pelapor sendiri dugaan pelanggaran ialah paslon nomor urut empat, Yogi Ramon Setiawan. Yogi membuat laporannya di Bawaslu RI dan telah...
MI/MOHAMAD IRFAN

Ahli Paparkan Dampak Hukum Surat Jalan Palsu Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 24 November 2020, 17:20 WIB
Pembuktian kasus, menurut saksi ahli, harus memastikan buktinya berupa surat jalan palsu diperlihatkan ke majelis...
MI/SUSANTO

Anies Baca How Democracies Die, Firli Singgung Why Nations Fail

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 24 November 2020, 16:40 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan buku itu mengungkap salah satu sebab negara gagal yakni...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya