Senin 02 Desember 2019, 12:25 WIB

Paradigma Media Harus Diubah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Paradigma Media Harus Diubah

DOK DPR RI
Anggota Komisi X DPR RI Guruh Soekarno Putra berfoto bersama perserta lokakarya  televisi dan radio lokal di Jawa Timur. 

 

Paradigma media massa nasional yang selalu menempatkan bad news is a good news harus diubah. Berita buruk tetaplah buruk dan berita baik tetaplah baik. Tidak bisa konsep pemberitaan tersebut dibalik hanya untuk kepentingan bisnis dan meraih perhatian publik yang luas. 

“Media kerap menjadikan bad news is a good news, sehingga hal-hal positif terkait kinerja dewan banyak yang luput dari pemberitaan. Namun, hal-hal yang kurang penting acap kali justru menjadi viral di tengah masyarakat,” ucap Anggota Komisi X DPR RI Guruh Soekarno Putra saat membuka Lokakarya Radio Parlemen DPR RI di Kediri, Jawa Timur, baru-baru ini. 

Media cetak dan elektronik diakui Guruh sangat efektif dan efisien dalam menyalurkan berbagai informasi ke publik. Apalagi, di era digital ini informasi yang diterima masyarakat sangat cepat. DPR RI sebagai lembaga penghasil berbagai kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat luas, tentu tidak luput dari perhatian masyarakat seperti pemberitaan mengenai kenaikan iuran BPJS. Perdebatan soal iuran BPJS antara pemerintah dan DPR sangat sengit. 

Di sinilah peran media harus lebih seimbang dan proporsional dalam memberitakan suatu isu agar masyarakat mendapat nilai postif dari pemberitaan tersebut. “Kondisi saat ini, mindset media perlu direformasi, sehingga dapat menghadirkan pemberitaan yang berimbang terhadap kinerja DPR RI yang memiliki tugas dan fungsi di bidang legislasi, pengawasan, penyusunan anggaran, maupun fungsi diplomasi. Media harus bisa menjadikan bahwa bad news is a bad news dan good news is a good news,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu. 

DPR RI perlu membangun relasi yang baik dengan seluruh media, baik di tingkat nasional maupun daerah agar media dapat menjadi jembatan penghubung antara DPR RI dengan masyarakat dan juga sebaliknya. Maraknya demonstrasi beberapa bulan lalu mengenai penolakan terhadap RUU KUHP maupun Revisi UU KPK antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi dari kedua RUU tersebut, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. 

“Untuk itu, dengan lokakarya dengan televisi dan radio lokal dengan tema Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik terhadap Kinerja Anggota DPR RI, salah satu tujuannya agar televisi dan radio lokal dapat menjalin kerja sama mutualisme dengan televisi dan radio parlemen,” harap politisi dari dapil Jawa Timur VI ini. (RO/OL-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More