Senin 02 Desember 2019, 08:40 WIB

Untuk Wujudkan Pilkada Murah KPU Uji Coba E-recap Awal 2020

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Untuk Wujudkan Pilkada Murah KPU Uji Coba E-recap Awal 2020

MI/MOHAMAD IRFAN
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

 

KOMISI Pemilihan Umum tengah mempersiapkan teknologi penggunaan sistem rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik (e-recap). Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menyatakan sistem e-recap segera diuji coba.

"Kami akan melakukan simulasi, mungkin awal 2020, ya. Kami sedang mempersiapkan teknologinya. KPU bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Kampus ITB," jelas Evi di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu (30/11).

Sembari mempersiapkan teknologi sistem e-recap, kata dia, pihaknya juga tengah menyiapkan peraturan KPU untuk mengakomodasi hal itu. Menurutnya, KPU sudah mendapat restu dari DPR terkait penerapan e-recap.

Selain itu, KPU sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 11 November lalu. Dalam pertemuan itu, KPU menyampaikan bahwa hasil e-recap yang disimulasikan pada situng KPU tidak bisa digunakan sebagai data resmi penetapan hasil pemilu.

Oleh karena itu, KPU meminta harus ada perubahan UU Pilkada yang mengatur hasil e-recap bisa dijadikan hasil resmi, bukan sementara lagi.

"Sebenarnya ini kan langkah awal kita untuk kemudian memiliki penyelenggaraan pemilu yang murah. Jadi, ini diharapkan (sebagai) langkah awal untuk mempersiapkan (pemilu) 2024," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan e-recap bisa mempersingkat tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi saat ini masih dilakukan dalam tahap berjenjang, yakni dari tahapan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

"Enggak perlu menunggu durasi penetapan hasil selama 35 hari, enggak perlu. Kami rancang targetnya paling lama lima hari (sudah mengetahui hasil pemilu)," tutur Arief.

Evi menambahkan, KPU telah memerintahkan jajaran di daerah peserta Pilkada 2020 untuk memetakan kesiapan penerapan e-recap.

Pemetaan itu dilakukan dengan mengecek jaringan internet di tempat pemungutan suara (TPS).

"Tentu harus jelas apakah di TPS sudah ada koneksi jaringan internet atau tidak. Kalau tidak, langkah berikutnya ialah kerja sama atau koordinasi dengan Kominfo untuk dicarikan solusinya," jelas Evi. (Ins/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More