Senin 02 Desember 2019, 06:30 WIB

DPR Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Ihfa Fa Penulis | Ekonomi
DPR Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

MI/ATET DWI PRAMADIA
Siluet tiga orang Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 saat peluncuran logo

 

Kasus gagal bayar yang menimpa nasabah pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan PY Asuransi Jiwasraya menimbulkan kesadaran bahwa keberadaan penjamin polis amat dibutuhkan.

Saat ini keberadaan lembanga penjamin baru ada di area perbankan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS berdiri sebagai respons atas krisis moneter yang terjadi pada 1998, yang pemerintah perlu memulihkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Pemerintah tidak bisa terus-menerus memberikan jaminan atau blanket guarantee terhadap simpanan yang disimpan nasabah di bank. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS berdiri sejak 2005.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, H Mustofa, mengusulkan pembentukan lembaga penjamin polis ini untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Kemarin saya juga mengajukan bagaimana lembaga penjaminan itu tidak hanya perbankan, tetapi lembaga penjaminan jenis asuransi juga wajib. Sudah kita support habis-habisan dan kita ajukan ke prolegnas supaya undang-undang itu segera terbentuk. Karena ini untuk masa depan masyarakat Indonesia," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Pengamat ekonomi dari Riset Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Piter Abdullah, juga mengatakan bahwa keberadaan lembaga penjamin polis sudah menjadi kebutuhan bagi terciptanya industri keuangan nonbank yang kuat.

"Kita membutuhkan keseimbangan lembaga-lembaga keuangan. Kita perlu mendorong tumbuhnya industri asuransi dan juga lembaga pensiun serta lembaga keuangan lainnya seperti modal ventura," kata Piter.

Untuk mendorong berkembangnya lembaga keuangan nonbank, khususnya asuransi, yang utama dibutuhkan ialah perbaikan kualitas pengawasan, peningkatan literasi asuransi, dan memperbesar pasar asuransi.

"Untuk melengkapi itu semua, kita memerlukan lembaga penjamin lembaga-lembaga keuangan nonbank, termasuk asuransi," ujarnya.

Kualitas pengawasan

Sebelumnya, perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912 terbelit masalah kekurangan permodalan dan likuiditas. Permasalahan ini juga menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) pekan lalu.

Menurut Mustofa, sistem pengawasan OJK belum optimal lantaran masih sebatas administratif.

"Barangkali karena yang dikendalikan dan diawasi OJK juga tidak hanya lembaga bank dan nonbank asuransi, termasuk yang lain. Ini kan menjadi persoalan untuk sistem pengawasan," tuturnya.

Piter mengatakan bahwa keberadaan lembaga penjamin polis juga dapat meningkatkan kualitas pengawasan sehingga masalah kualitas pengawasan yang terjadi selama ini dapat terbantu dengan keberadaan lembaga penjamin polis.

Yang pasti, rencana pembentukan lembaga penjamin polis ini mesti terus dimatangkan, terutama pada bagian besaran premi dan siapa yang menanggung premi itu.

Dalam model penjaminan bank oleh LPS, premi dibayar oleh bank dan bukan nasabah. Besarnya 0,2% dari total simpanan nasabah.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian ialah kepesertaan. Mengingat bahwa saat ini terdapat sejumlah perusahaan asuransi yang bermasalah, apakah mereka bisa langsung ikut dalam program penjaminan sebab dikhawatirkan akan menimbulkan beban besar di awal. (E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More