Minggu 01 Desember 2019, 22:03 WIB

Pemerintah Dinilai Ragu Tentukan Standar Riset Perguruan Tinggi

Thomas Harming Suwarta | Humaniora
Pemerintah Dinilai Ragu Tentukan Standar Riset Perguruan Tinggi

Istimewa
Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi Prof. Dr. Rosarie Saleh

 

WAKIL Rektor Universitas Indonesia Bidang Riset dan Inovasi Wakil Rektor Universitas Indonesia Bidang Riset dan Inovasi Rosarie Saleh menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi masih gamang dalam menentukan standarisasi kinerja riset dan inovasi perguruan tinggi di Indonesia.

Kegamangan itu terindikasi dengan beberapa standar yang dipakai sekaligus sebagai alat ukur sehingga tidak ada standar baku yang menjadi acuan semua perguruan tinggi di Indonesia dalam melakukan riset dan inovasi. 

"Kalau kita lihat peta keseluruhan menyangkut kinerja riset dan inovasi di perguruan tinggi tentu bermula dari kebijakan pemerintahnya bagaimana. Standar apa yang dia pakai, alat ukurnya bagaimana yang menjadi acuan baku,"  jelas Rosarie saat berbincang dengan Media Indonesia, di Jakarta, Minggu (30/11). 

"Kalau kita lihat yang terjadi saat ini menurut kami pelaksana riset dan inovasi perguruan tinggi ini, belum ada standar baku yang dipakai sehingga yang ada adalah kerancuan penilaian. Artinya pemerintah masih gamang, maunya pakai standar apa," ujar Rosarie. 

Ia menjelaskan rancunya standar yang dipakai sangat memengaruhi kinerja riset dan inovasi perguruan tinggi karena bingung harus memilih standard nasional yang dibuat Kemristek Dikti atau Standar Internasional.

"Di satu sisi kan kampus diajak untuk terus menaikkan performanya di level internasional sehingga standar yang dipakai adalah juga internasional yaitu QS World University Ranking," tuturnya.

"Sementara di dalam negeri kita juga buat yang kriteria dan standarnya beda dengan yang internasional. Lalu perguruan tinggi harus ikut mana? Nasional atau internasional? Kalau saya lebih condong putuskan saja satu standar yang berlaku internasional toh kampus-kampus kita kan memang harus menuju World Class University," jelas Rosarie. 

Ia mengakui saat ini standar baku yang disebut pemerintah banyak kelemahan. Ia sebutkan misalnya bagaimana cara pengukuran sehingga setiap indikator ada nilai nya.

"Contoh sumber daya penelitian. Indikator performance nya apa, apakah indikator tersebut terukur. Kalau punya alat 100 dengan harga Rp1 juta dan satu alat dengan harga RP1 miliar mana yang nilai nya tinggi? Ini kan tidak jelas," ungkapnya. 

Termasuk dalam standard yang dikeluarkan Dikti, tidak membedakan antara artikel berkualitas dan tidak.

"Indikator hanya banyaknya artikel. Kan usaha untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi berbeda dengan yang jurnal nasional misalnya. Artikel di jurnal nasional dan internasional tidak dibedakan bobot nya. Ini harus jelas semua," kata dia.

Maka itu ia berharap dengan adanya standard baku, katakan mengacu pada standar internasional maka semua perguruan tinggi mengacu pada satu indikator penilaian saja.

"Sekarang ini alat ukur banyak sekali. Perguruan Tinggi bingung mau ikut mana. UI sendiri merasa konsisten dengan standar internasional yang memang sudah teruji dan indikatornya semua jelas," tegas Rosarie.

Terpisah, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Muhammad Dimyati menyebutkan pihak kementerian sudah memiliki kriteria baku untuk mengukur kinerja riset dan perguruan tinggi secara nasional.

"Yang kami lakukan selama ini adalah dalam rangka memetakan sejauh mana perguruan tinggi (PT) di Indonesia telah melaksanakan amanah UU 12 Tahun 2012 dalam konteks standar nasional penelitiannya sebagai bagian awal dari proses penyusunan kebijakan penelitian di Indonesia," kata Dimyati. 

Terkait standar internasional kata dia acuannya juga berangkat dari standard nasional. Dalam hal ini jelasnya PT yang ingin meningkatkan daya saingnya pasti akan mendorong inovasi dan inovasi dihasilkan dari penelitian.

"Nah dengan basis penelitian tersebut mereka akan semakin memantabkan posisinya utk menjadi PT kelas dunia. Bicara internasional berangkatnya dari nasional dulu kan," kata Dimyati. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More