Minggu 01 Desember 2019, 11:10 WIB

Penyatuan Dua Kubu PPP untuk Hindari Paham Radikal

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Penyatuan Dua Kubu PPP untuk Hindari Paham Radikal

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat.

 

KETUA Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengungkapkan ada keinginan dari pemerintah untuk menyatukan dua kubu PPP agar tidak terpapar paham radikal.

"Tentu intervensi penguasa tidak ada. Malah sekarang maunya PPP menyatu. Seperti yang tadi saya bilang, melalui Pak Wiranto sudah bilang, ingin menyatu, Muktamar bersama. Karena khawatir PPP jadi radikal," terang Humphrey usai pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-5 PPP versi Muktamar Jakarta di Hotel Red Top Jakarta selama dua hari 30 September-1 Desember 2019.

Humphrey juga menyinggung adanya keinginan pemerintah untuk menyatukan PPP sejak periode pertama Presiden Joko Widodo. Presiden melalui Menkopolhukam saat itu, Wiranto, mengharapkan upaya penyatuan PPP bisa menghindarkan partai tersebut dari paham radikalisme.

"Kalau soal itu, Pak Jokowi juga sudah bilang, radikalisme, makanya pilih Menteri Agama seperti yang sekarang. Berarti pemikiran Pak Jokowi in-line dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto. Kan radikalisme sekarang jadi isu," tegasnya saat dikonfirmasi usai sambutan.

Baca juga: Mukernas PPP Bahas Penyatuan Dua Kubu PPP

Radikalisme juga menjadi fokus PPP. Saat disinggung upaya penangkalan radikalisme yang bakal dilakukan PPP, Humphrey menjelaskan partai akan masuk dengan pendekatan ekonomi.

"Ya (fokus), tapi saya pendekatannya beda. Saya lebih banyak pendekatannya secara soft. Yang tadi saya bilang pemberdayaan ekonomi pesantren. Masuk dari situ," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More