Minggu 01 Desember 2019, 00:00 WIB

SOP

Riko Alfonzo, Asisten Redaktur Bahasa Media Indonesia | Weekend
SOP

Dok. Pribadi
Riko Alfonzo, Asisten Redaktur Bahasa Media Indonesia

Salah satu kaidah bahasa Indonesia yang paling sering kita dengar ialah hukum diterangkan-menerangkan atau biasa disingkat hukum D-M. Hukum D-M merupakan salah satu pembeda antara bahasa Indonesia dan bahasa yang tergolong rumpun Indo-Eropa, seperti bahasa Belanda dan Inggris, yang berstruktur M-D (menerangkan-diterangkan). Dengan memahami kaidah ini, kita dapat mudah menerjemahkan frasa bahkan kalimat berbahasa Inggris/Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap ­kaidah D-M saat ini semakin berkurang. Ketidakpahaman kaidah ini menyebar mulai kalangan siswa hingga ke mahasiswa, akademisi, wartawan, bahkan pejabat.

Kaidah D-M pertama kali dicetuskan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dalam bukunya, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Menurut STA, kata yang bersifat menerangkan (M) berfungsi sebagai pelengkap atau penjelas dari kata yang diterangkan (D). Misalnya, dalam frasa kapal terbang, kata kapal diterangkan oleh kata ­terbang. Konon begitu mendengar soal hukum D-M ini, Presiden Soekar­no segera mengganti nama pasukan khusus kepolisian dari Mobile Brigade (Mobrig) menjadi Birgade Mobil (Brimob).

Bagi seorang penerjemah, penguasaan hukum D-M dalam bahasa Indonesia dan hukum M-D dalam ­bahasa Inggris menjadi modal utama dalam aktivitas penerjemahan. Prinsip sederhananya ialah dengan membalikkan urutan kata dalam frasa saat hendak menerjemahkan. Istilah Instagram celebrities, misalnya, urutannya dibalik menjadi ‘selebritas Instagram’ saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pemahaman hukum D-M ini juga penting dalam penentuan istilah dalam bahasa Indonesia. Media massa sering tanpa sadar menuliskan istilah ‘pengusaha wanita’ untuk sebutan bagi perempuan yang berprofesi sebagai seorang pengusaha. Akan tetapi, dalam hukum D-M, istilah itu salah dan bermakna lain. Makna pada kata ‘pengusaha wanita’ ialah ‘pengusaha yang bergerak dalam penjualan wanita’ sebab struktur dan maknanya  sama dengan ‘pengusaha ayam’ atau ‘pengusaha komputer’. Oleh karena itu, frasa ‘pengusaha wanita’ harus diubah menjadi ‘wanita pengusaha’ atau ‘perempuan pengusaha’ yang bermakna ‘perempuan yang berprofesi sebagai pengusaha’.

Istilah polisi wanita (polwan) sebenarnya juga tidak sesuai dengan kaidah hukum D-M. Sebab, istilah ‘polisi wanita’ bermakna ‘polisi yang mengurusi masalah wanita’. Istilah yang tepat seharusnya ‘wanita polisi’, karena bermakna ‘perempuan yang berprofesi sebagai polisi’. Akan tetapi, pada kenyataannya, istilah ini tetap dipertahankan sebagai suatu pengecua­lian atau anomali. Yang ­pasti, prinsip umum tidak boleh rusak hanya karena segelintir anomali.

Hal lain yang sering terlupakan ialah soal penulisan istilah standard operating procedure (SOP). Media massa sering menerjemahkan artinya langsung ke dalam bahasa ­Indonesia menjadi ‘standar operasi prosedur’ tanpa mengindahkan soal hukum D-M ini. Seharusnya, SOP diterjemahkan menjadi ‘prosedur operasional standar’ (POS). Jika beralasan singkatan SOP lebih dikenal daripada POS, kepanjangan yang dipakai harus tetap dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia.

Seorang teman wartawan pernah bertanya soal ­istilah judicial review . Bolehkan ditulis yudisial review dengan kata yudisial dalam  bahasa Indonesia, tetapi tetap memakai kata review tanpa mengubah kaidah ­M-D-nya? Hal ini jelas tidak boleh. Istilah judicial review harus diterjemahkan menjadi ‘pengujian yudisial’ ­dalam bahasa Indonesia. Prinsip penerjemahan itu tidak boleh sebagian saja, harus utuh karena berhubungan pula dengan hukum D-M nya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More