Sabtu 30 November 2019, 07:38 WIB

Pemkot Malang Keluarkan Kebijakan Tangkal Bank Titil

mediaindonesia.com | Nusantara
Pemkot Malang Keluarkan Kebijakan Tangkal Bank Titil

Istimewa
Wali Kota Malang Sutiaji berdialog dengan para pedagang soal praktik Bank Titil.

 

PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, sangat serius dalam menutup ruang gerak pelaku Bank Titil. Gerakan memberantas praktik rentenir itu pun dicanangkan mulai sekarang. Ke depannya, Bank Titil tak akan laku di kota pendidikan tersebut. 

Pemkot Malang juga menerapkan program inovatif Ojir, yaitu ojo percoyo karo renternir (jangan percaya sama rentenir). Program tersebut merupakan satu kesatuan utuh dari gerakan membendung praktik Bank Titil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program itu diluncurkan agar tidak menambah daftar panjang korban yang terjerat hutang. Rencananya, gerakan berantas Bank Titil bakal di launching secepatnya. Peluncuran program sejalan dengan disahkannya Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera Kota Malang. 

Melalui program itu pula, Pemkot Malang berkomitmen menghentikan semua aktivitas praktik renternir yang imbasnya sudah meresahkan masyarakat, terlebih mereka yang memerlukan modal usaha.

Warga dengan ekonomi menengah ke bawah banyak yang sudah terjerat hutang berbunga besar yang memberatkan. Bahkan, para pedagang ikut terseret jadi korban. Usahanya bangkrut, gulung tikar, lalu kesulitan bangkit kembali setelah masuk perangkap bank titil. 

Karena itu, Pemkot Malang berusaha mengubah perilaku warga agar tidak lagi berhutang kepada rentenir. Caranya, selain getol sosialisasi dan edukasi di pasar-pasar dan masyarakat secara luas, Pemkot Malang juga merancang kebijakan strategis melalui BPR Tugu Artha Sejahtera.

Bagi Pemkot Malang, keberadaan Bank Titil sudah pada tingkat meresahkan. Praktik ilegal itu masif sampai merambah pasar tradisional dan di kampung-kampung menawari warga agar berutang.

Sejumlah pedagang di Pasar Oro-Oro Ombo, begitu juga pedagang di pasar lainnya, pernah berurusan dengan Bank Titil. Contohnya, pedagang meminjam uang Rp100 ribu dengan bunga 20%. Total uang yang diterima pedagang hanya Rp95 ribu karena dipotong administrasi Rp5.000. Dalam membayar cicilannya sesuai skema, ada yang 1 minggu, 10 hari sampai sebulan. Kebanyakan pedagang terjerat rentenir setelah meminjam uang di atas Rp1 juta. 

Pengelola Pasar Oro-Oro Dowo, Endang Sri Sundari, mengungkapkan kasus korban bank titil pernah menimpa sejumlah pedagang. Dagangan mereka gulung tikar karena tiap hari ditagih renternir. Imbasnya, pasar pun sempat jadi sepi.

Pedagang gagal bangkit. Kondisi itu sebelum tahun 2015, begitu diungkapkan Endang mengisahkan pengalaman pahit masa lalu. Ketika itu, banyak pedagang yang lari, menghentikan usaha lantaran ketakutan ditagih oleh renternir. 

"Sebelumnya memang banyak banyak yang diuber-uber Bank titil atau bank sobekan," imbunhya. 

Lalu, pasar mulai ditata. Aturan pun ditegakkan. Sosialisasi dan edukasi kepada pedagang digencarkan. Pasar rakyat itu dibangun menjadi pasar modern. Kini, pasar yang sudah mengantongi SNI setelah diresmikan pada 2015, dan menjadi pasar satu-satunya di Jawa Timur yang menerapkan pembayaran nontunai, kini menjadi percontohan nasional. 

Di setiap kios pedagang tertempel Scan QR Code menggunakan aplikasi Bank Jatim mobile banking dan Link. Saat berbelanja, pembeli tak perlu membayar dengan uang tunai, hanya cukup menggunakan aplikasi dengan cashback 20%.

Di pasar yang bersih dan sehat ini ditata sesuai zona, lorongnya lebar, meja kios terbuat dari keramik lengkap dengan musala, toilet yanb bersih terpisah laki-laki dan perempuan, toilet khusus difabel, troli, klinik, rest area, ruang ibu menyusui dan klinik kesehatan.

Timbangan elektrik pun tersedia guna memastikan kejujuran pedagang. Di Pasar Oro-Oro Dowo tersebut ada 200 pedagang dari 250 kios yang tersedia. Saban hari, konsumen yang berbelanja di pasar itu sekitar 1.000 orang per hari.

"Para pedagang sudah melek teknologi, berbasis digital. Konsumen yang berbelanja sangat antusias. Walaupun pasar rakyat, tradisional, kita buat modern," tegas Endang. 

Inovasi Sepasar Pedas

Guna membendung gerak renternir atau prakti Bank Titil, pengelola pasar membuat inovasi 'Sepasar Pedas' yaitu Sekolah Pasar Pedagang Cerdas. Sekolah bagi para pedagang itu rutin pertemuan empat  kali dalam sebulan. Materinya soal kesehatan dan keamanan pangan, tertib ukur timbangan, stabilitas harga dan perbankan.

Lulusannya diberikan sertifikat. "Kami mengedukasi para pedagang. Bila kurang modal usaha, jangan ke bank titil," ungkapnya.

Petugas BPR Tugu Artha Sejahtera juga diundang untuk sosialisasi dan edukasi. "Sebelum Tugu Artha Sejahtera turun ke pasar, banyak pedagang yang kolaps, gulung tikar karena terjerat bank titil. Saat itu, keluhan pedagang tidak punya modal," ujar Endang.

Pengalaman pahit itu membaut mereka sadar. Akhirnya, pedagang memilih kredit ke BPR Tugu Artha Sejahtera atau ke Bank BRI untuk modal usaha.

Kini, pengelola pasar terus memantau pergerakan Bank Titil. Ruang gerak renternir dipersempit. Para pedagang terus diedukasi. Sekarang, pedagang dinpasar setempat emoh pinjam uang ke renternir.

Pedagang sayur organik di Pasar Oro-Oro Dowo, Soviatul Avivah menyatakan selama berdagang tidak pernah bersentuhan dengan rentenir. Ia memilih kredit untuk modal usaha ke BPR Tugu Artha Sejahtera. Tiap hari, dagangan sayur organik miliknya meraup omzet Rp500 ribu sampai Rp1 juta.

Demikian juga dengan Ibu Bai'i mengaku emoh berurusan dengan Bank Titil. Ia memilih pinjam modal usaha ke Bank BRI."Berurusan dengan bank titil itu memberatkan, banyak bunganya dan berat di cicilan harian," tuturnya.

Kendati pun sudah banyak pedagang yang cerdas, tapi pelaku praktik renternir terus menggoda mereka. Namun, upaya bank titil itu tak mempan mempengaruhi pedagang."Ada saja yang datang, menawari pinjaman. Tapi saya menolak bank titil," imbuh Soviatul Avivah.

Kebijakan strategis

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyatakan sudah merancang strategi jitu menangkal Bank Titil. Kebijakan pun akan diluncurkan pada Desember ini. Teknisnya memperkuat kinerja Perseroan Daerah BPR Tugu Artha Sejahtera. 

Nantinya, kredit modal usaha tidak menerapkan sistem bunga, akan tetapi menggunakan istilah syariah, yaitu margin dengan batas maksimal 6% dengan pinjaman maksimal Rp5 juta.

Hal itu sesuai saran dan masukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemkot Malang pun berjanji akan menggelontorkan penyertaan modal ke BPR Tugu Artha Sejahtera yanh diatur melalui peraturan daerah sebesar Rp25 miliar sampai Rp50 miliar setelah berkonsultasi dengan OJK.

"Bila pedagang punya hutang Rp1 juta pada Bank Titil, kita lunasi. Setelah kami lunasi, pedagang dikasih modal tambahan Rp1 juta, maka pedagang punya tanggung jawab kredit Rp2 juta. Adapun marginnya yang mengangsur Baznas Kota Malang," ujarnya. 

Dengan demikian skema yang bakal diterapkan tidak akan memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bahkan kebijakan ini melindungi UMKM sekaligus mendorong mereka tumbuh dan berkembang. 

"Sistemnya sama, bila ini diterapkan justru bisa dikembangkan menjadi lahan baru bagi BPR Tugu Artha Sejahtera," katanya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto menambahkan memang tidak ada data pasti jumlah rentenir atau Bank Titil di Kota Malang. Tetapi, keberadaan mereka nyata, dan terus menggoda warga agar terus berhutang. Di Pasar Kabalen, Bank Titil beroperasi saban hari. Mereka menagih para pedagang setiap hari.

"Menurut saya,Bank Titil itu ilegal," ungkapnya.

Kendati praktik bank titil masih ada, Pemkot terus berupaya membendung gerak para rentenir. Wahyu menegaskan setelah sosialisasi dan edukasi, pedagang yang terjerat renternir terus menurun.

Untuk itu, ribuan pelaku usaha kecil dan menengah akan dilindungi karena keberadaan mereka menyumbang pertumbuhan perekonimian secara signifikan. Ketika mereka terhindari dari jerat renternir, maka akan mempercepat UMKM naik kelas.

"Jumlah pedagang di pasar besar saja sekitar 2.500 orang. Total seluruh pedagang sekitar 9.000 pedagang tersebar di 28 pasar," ujarnya.(OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More