Jumat 29 November 2019, 22:18 WIB

Istana : Jokowi Tetap Ingin Pilpres Dipilih Langsung oleh Rakyat

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Istana : Jokowi Tetap Ingin Pilpres Dipilih Langsung oleh Rakyat

Mi/Ramdani
Juru bicara presiden Fadjroel Rachman

 

JURU Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Joko Widodo tetap mengendaki pemilihan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan negara dan pemerintah.

“Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilihan presiden langsung merupakan bagian dari proses memperoleh pemimpin yang berkualitas," kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Jumat (29/11).

Menurutnya, Konstitusi UUD 1945 Pasal 6A menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan prinsip dasar tersebut, Fadjroel menegaskan bahwa sudah selayaknya pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat dan bukan melalui MPR.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa ia merupakan produk dari pemilihan secara langsung.Karena itu, Jokowi dengan tegas mendukung pilpres tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Baca juga : KPU : Pilpres Langsung Dongkrak Indeks Demokrasi Indonesia

“Penegasan Presiden Joko Widodo menjelaskan sikap politik pemerintah terkait adanya gagasan pemilihan presiden secara tidak langsung melalui perwakilan di MPR,” ujarnya.

Pemilihan presiden secara langsung, kata dia, merupakan konsensus dan cara terbaik untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia. Sebab, dalam pemilihan langsung, rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan negara dan pemerintah

Menurut Fadjroel, Pancakerja yang mendorong pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan birokrasi dan regulasi, dan mentransformasikan ekonomi, memerlukan sosok pemimpin bangsa terbaik.

Hal itu, menurut dia, hanya dapat dicapai melalui mekanisme pemilihan presiden secara langsung. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More