Jumat 29 November 2019, 21:19 WIB

Reformasi Belum Menyentuh Partai Politik

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Reformasi Belum Menyentuh Partai Politik

MI/ BARY FATHAHILAH
Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam

 

PENGAMAT politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengatakan mutu partai politik berpengaruh langsung terhadap perjalanan demokrasi. Ketika seluruh keputusan partai terutup dan dikuasai oligarki maka aspirasi masyarakat sulit tercermin dalam kebijakan pemerintah.

"Demokrasi itu intinya partai politik, oleh karena itu kalau pilar demokrasi itu sontoloyo maka demokrasinya juga begitu. Partai politik saat ini sulit dikontrol sehingga berjalan tanpa bertanggung jawab terhadap masyarakat dan jangan heran kalau ada transaksional dan pilkada waktunya panen raya untuk mengepul mahar politik," paparnya pada diskusi bertajuk Bola Liar Amendemen Konstitusi; Reformasi Dikorupsi vs Reformasi Partai di kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (29/11).

Pada kesempatan itu hadir Ketua PPP Mukhtamar Jakarta Humprey Djemat, Politisi Senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa dan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

Menurut dia, agenda reformasi tidak masuk ke dalam tata kelola partai politik. Seharusnya era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Soesilo Bambang Yudhoyono cukup untuk membentuk pilar demokrasi itu menjadi wadah yang menjunjung nilai-nilai sistem pemerintahan yang dianut.

Hal itu belum rampung, elit partai malah membiarkan pemerintahan mengarah ke ranah otoriter dengan masuknya partai yang laik menjadi oposisi menjadi pendukung bahkan penyangga pemerintah. "Dan sejumlah pakar menilai hal semacam ini dapat menumbuhkan kembali aritokrasi dan oligarki," tegasnya.

Sementara politisi senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan partai politik yang menjadi tiang demokrasi harus dikelola secara demokratis, menjunjung nilai hak asasi manusia dan mendorong supremasi hukum. Kemudian tidak sekedar menjalankan aturan dan prosedur namun mengabaikan esensi yang tertuang didalamnya.

Konsekwensinya, kata dia, maraknya praktik korupsi akibat partai politik jauh dari nilai-nilai tersebut. "Juga terkait dengan politik biaya tinggi yang mendorongnya pragmatisme partai sehingga berorientasi pada faktor modal ketimbang kapasitas dan integritas figur yang diusung dalam setiap momen pesta demokrasi," katanya.

Maka kini saatnya semua pemangku kepentingan menjaga demokrasi dengan menerapkannya dalam kegiatan dan landasan berpikir partai politik. "Reformasi yang menghendaki hidupnya prinsip-prinsip demokrasi itu bisa berjalan baik jika partai politik sebagai pilarnya dapat membenahi diri. Maka saatnya sekarang membenahi parpol, berantas korupsi dan selamatkan reformasi," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More