Jumat 29 November 2019, 20:58 WIB

Pemprov Jabar Raih Paramakarya 2019

Eriez M Rizal | Nusantara
Pemprov Jabar Raih Paramakarya 2019

Antara
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpidato dihadapan penerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) raih penghargaan pembinaan produktivitas Paramakarya 2019 dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di istana pada Kamis (28/11).

Jabar dinilai sukses membina pelaku usaha kecil, menengah dan besar, sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan dunia usaha.

Adapun penghargaan Paramakarya Tahun 2019 ini diberikan kepada perusahaan dalam bidang produktivitas dengan parameter penilaian Malcolm Baldrige Criteria melingkupi leadership, rencana strategis, fokus SDM, fokus pelanggan, data informasi dan inovasi, manajemen proses, hingga sisa hasil usaha dan produktivitas.

Ada enam perusahaan yang mewakili Jabar pada tahap audit, lalu tersisa tiga perusahaan yang masuk pada tahap penjurian yaitu CV. Slamet Quail Farm (Kabupaten Sukabumi), 1001 (Kabupaten Garut) dan Bening Jati (Kabupaten Bogor). Pada akhirnya, terpilih dua perusahaan terbaik yaitu Slamet Quail (kategori usaha menengah) yang bergerak di budidaya puyuh dan 1001 (kategori usaha kecil) yang memilili usaha liwet instan.

Slamet Quail merupakan perusahaan pembibitan dan produksi telur serta daging  puyuh di Jabar. Didirikan tahun 2002, perusahaan ini bergerak di bidang budidaya puyuh dari breeder pembibitan puyuh GPS (grand parent stock), PS (parent stock) dan FS (final stock), serta bergerak sebagai konsultan dan pelatihan wirausaha puyuh. Sedangkan 1001 didirikan oleh Dedi Mulyadi pada tahun 1975 dan bergerak di bidang pengembangan produk beras unggulan Jabar melalui inovasi dan kreativitas sehingga menghasilkan keunggulan 'masak cepat, tetap nikmat'. (OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More