Jumat 29 November 2019, 09:45 WIB

SKK Migas Sepakat Transisi Blok B dengan Pemerintah Aceh

Ferdian Ananda Majni | Ekonomi
SKK Migas Sepakat Transisi Blok B dengan Pemerintah Aceh

ANTARA/Irsan Mulyadi
Petugas PT Pertamina (persero) melakukan proses bongkar muat BBM jenis solar di Terminal BBM Sabang, Aceh

 

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan perpanjangan kontrak pengelolaan Blok B sebagai masa transisi dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kepada PT Pembangunan Aceh (PEMA).

"Keputusan itu diambil sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya di kantor sekretariat Kementerian ESDM pada 14 November yang lalu," kata Nova saat melakukan pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas, Kamis (28/11).

Pemerintah Aceh sangat mendukung kesepakatan transisi yang telah dicapai tersebut. Kata Nova, selanjutnya Blok B akan dikelola secara penuh oleh Pemerintah Aceh.

"Sesuai permintaan dari pihak SKK Migas kepada Pemerintah Aceh agar pada 2020 pemerintah Aceh sudah harus memberikan pendanaan, kita siap melaksanakan hal tersebut," sebutnya

Baca juga: PGN Diganjar Penghargaan Keselamatan Migas

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Aceh Mahdinur menjelaskan, untuk mendukung kesepakatan ini secara konkrit dan berkesinambungan, pihaknya akan melakukan berbagai koordinasi dan advokasi dengan Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA), PT PHE, serta PT PEMA.

"Ada pun maksud dari koordinasi tersebut adalah untuk kemudian membicarakan bagaimana bentuk kerja sama satu tahun yang telah berjalan itu, saat masa transisi tersebut," terangnya.

Blok B, ladang minyak dan gas bumi di Aceh Utara, sempat dikelola Exxon Mobil, selanjutnya dikelola BUMN Pertamina Hulu Energi.

Namun, sejak 3 Oktober 2018, masa kontraknya habis. Atas kebijakan pemerintah, Kementerian ESDM melanjutkan kontrak selama 45 hari kerja, sebelum diputuskan apakah kontrak PHE dilanjutkan atau tidak.

Pemerintah Aceh, saat itu, telah pula berunding dengan Kementerian ESDM dan PHE. Akan tetapi, tidak ada titik temu. Kementerian meminta agar kontrak itu menggunakan skema Gross Split (bagi hasil kotor).

Sementara Pemerintah Aceh menginginkan kontrak dengan skema cost recovery. Setelah bernegosiasi, Pertamina Hulu Energi tetap konsisten menggunakan skema Gross Split. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More