Jumat 29 November 2019, 08:45 WIB

Stafsus Presiden Diharapkan Dorong Pengembangan UMKM

Theofilus Ifan Sucipto | Ekonomi
Stafsus Presiden Diharapkan Dorong Pengembangan UMKM

ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) bersama tujuh orang staf khusus milenialnya.

 

PENDIRI Yayasan Wiranesia, Faransyah Agung Jaya, menaruh harapan  pada tujuh staf khusus (stafsus) presiden dari kalangan milenial. Faran meminta mereka mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

"Sekarang pihak luar (negeri) melototin Indonesia. Semua jenis usaha di Indonesia ada," kata Faran saat berbincang di Jakarta, Kamis (28/11).

Faran yang bergerak di sektor pembinaan kewirausahaan itu menilai permohonan tersebut tidak muluk-muluk. Menurut dia, ruang pengembangan UMKM masih terbuka lebar.

"Peran pemerintah penting, misalnya mengeluarkan Rp1 triliun untuk mengembangkan start up di Indonesia," tutur Faran.

Tadinya, ungkap Faran, dia hendak mengajukan ide itu jika Mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terpilih menjadi wakil presiden.

Baca juga: Presiden Ingin Potensi PLTA Dimaksimalkan

Faran dan Sandiaga serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sama-sama menggarap One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK Oce).

Faran kemudian menilai stafsus presiden patut berbangga. Pasalnya, mereka memiliki jalur khusus berkomunikasi dengan Jokowi.

Faran menyebut stafsus presiden bisa menjadi pendobrak. Asalkan, ketujuhnya bebas dari kepentingan manapun.

"Selagi tidak dikendalikan kepentingan tertentu, mereka bisa jadi pendobrak," tutur dia.

Presiden Jokowi menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial. Mereka yakni Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Andi Taufan Garuda Putra, dan Aminudin Ma'ruf.

Tujuh staf khusus milenial tidak memiliki bidang tugas khusus. Mereka bekerja sama dalam membuat program dan menyelesaikan masalah. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More