Jumat 29 November 2019, 00:03 WIB

Percepat Deregulasi, Presiden: Omnibus Law Diajukan Desember

Faustinus Nua | Ekonomi
Percepat Deregulasi, Presiden: Omnibus Law Diajukan Desember

Antara/Aditya Pradana Putra
Presiden Joko wiidodo berpidato di pertemuan Tahunan Bank Indonesia

 

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, pihaknya sangat serius dalam menyelesaikan masalah regulasi yang selama ini menghambat masuknya investasi.

Strategi Omnibus Law yang akan memangkas 74 regulasi akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020.

"Penyederhanaan regalasi segera dibereskan. Bulan Desember mengajukan Omnibus Law kepada DPR dan Januari ajukan Omnibus Law tahap 2 ke DPR, sehingga mempercepat penanam modal," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Jakarta (28/11).

Ia menjelaskan, dengan menyederhanakan regulasi maka investor asing akan mudah masuk ke Tanah Air. Hal itu akan turut mendorong ekonomi nasional terus tumbuh dan mencapai visi Indonesia Maju.

Sekitat 74 UU tersebut, menurutnya harus segera direvisi melalui Omnibus Low, mengingat apabila direvisi satu per satu, hal itu bisa memakan waktu yang lama bahkan sampai 50 tahun lagi.

Baca juga : Hambat Ekonomi, Jokowi Sindir Pihak yang Hanya Mau Impor

Jokowi pun meminta agar DPR bisa bekerja sama untuk segera mengesahkan UU Omnibus Law tersebut.

"Mohon didukung jangan dilama-lamain, jangan dipersulit. Kita minta direvisi berbarengan tahun ini rampung semua," imbuhnya.

Presiden menambahkan, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, pembangunan SDM merupakan fokus utama pemerintah. Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga akan tetap dilanjutkan.

Begitu pula dengan penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi yang juga menjadi bagian dari progam pemerintahan.

"Muaranya adalah cetak lapangan kerja. Sekitar 7 juta masyarakat kita tidak mempunyai pekerjaan," kata dia.(OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More