Kamis 28 November 2019, 17:19 WIB

Farhan: Industri Pertahanan Harus Ditingkatkan

Bayu Anggoro | Nusantara
Farhan: Industri Pertahanan Harus Ditingkatkan

MI/Bayu Anggoro
Anggota Komisi I DPR RI dari Partai NasDem, , Muhammad Farhan

 

PENGUATAN industri sistem pertahanan nasional harus ditingkatkan lagi. Hal ini penting demi menghadapi tantangan dan situasi global sekarang yang akan jauh lebih berat lagi. Hal ini diungkapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, di Bandung, Kamis (28/11/2019). Dia menjelaskan, saat ini kemampuan pertahanan kita belum baik karena masih berada pada skala minimum.

"Secara kekuatan fisik kita belum mencapai daya militer minimum. Kita baru 70% dari militer minimum," katanya.

Dari sisi jumlah personel militer, Indonesia memang berada di peringkat kelima terbesar di dunia.

"Tapi kekuatan pertahanannya, kita di peringkat 100," katanya.

Hal ini menjadi tugas besar yang harus segera dibenahi pemerintah terutama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Ini pekerjaan besar dari Menhan," katanya.

Oleh karena itu, Farhan mendorong ditingkatkannya penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Saat ini, menurutnya 60% persenjataan Indonesia masih impor. Selain agar bisa menambah kekuatan fisik dalam jumlah yang besar, penggunaan produk lokal inipun merupakan amanat Undang-Undang Pertahanan.

"Ada amanat Undang-Undang Pertahanan, alutsista harus diutamakan produksi pertahanan Indonesia, dalam negeri," katanya.

baca juga: Kawasan Perumahan Harus Ada Lubang Biopori

Terlebih, menurutnya industri sistem pertahanan lokal sudah sangat baik dan juga dipercaya oleh luar negeri. Beberapa nama BUMN seperti PT Pindad, PT LEN, dan PT INTI sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dibutuhkan militer.

"Itu bisa digunakan. Dan hampir semua industri pertahanan strategis ada di Bandung," katanya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More