Kamis 28 November 2019, 16:04 WIB

Lembaga Negara belum Maksimal Sosialisasikan Nilai Pancasila

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Lembaga Negara belum Maksimal Sosialisasikan Nilai Pancasila

MI/Golda Eksa
Plt Kepala BPIP Hariyono

 

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengimbau semua pihak untuk merealisasikan harapan para pendiri bangsa yang tidak ingin negara Indonesia dikuasi pemilik modal. Pemantapan nilai-nilai Pancasila merupakan solusi untuk menjawab keinginan tersebut.

Hal itu dikemukakan Plt Kepala BPIP Hariyono saat membuka Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN, di Jakarta, Kamis (28/11). Kegiatan tersebut diikuti 102 peserta dari 47 BUMN.

Hariyono yang didampingi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina, menegaskan upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat dan BUMN.

Ia pun tidak menampik realitas belum maksimalnya lembaga-lembaga negara dalam memantapkan nilai-nilai tersebut. Melalui kegiatan itu, BPIP mengajak BUMN untuk berdiskusi sekaligus bersama-sama belajar mengenai Pancasila.

"Jangan sampai kita menuntut masyarakat harus pancasilais, tapi justru lembaga-lembaga negara itu kurang memerhatikan nilai-nilai Pancasila. BUMN sebagai lembaga milik negara harus paham misi yang diembannya, yaitu tidak hanya sekedar sosialisasi Pancasila tapi praktik dan kebijakan di Kementerian BUMN seyogyanya juga mengemban visi kebangsaan, khususnya nilai-nilai Pancasila," kata Hariyono.

Baca juga: DPR Dukung Penguatan BPIP Lewat UU

Ia mengingatkan agar seluruh BUMN sadar mereka bukan sekadar lembaga yang fokus mencari keuntungan, namun juga memiliki misi sosial dan kebangsaan yang wajib dilaksanakan.

"Nah, BUMN punya peran yang semacam itu. Kita tidak anti terhadap kegiatan swasta atau pengusaha-pengusaha swasta, tapi pengusaha swasta harus kita rangkul untuk bersama-sama dengan koperasi, ekonomi masyarakat, dan BUMN bisa menjembatani itu," tuturnya.

Menurut dia, BUMN tidak boleh terlalu dominan karena dikhawatirkan nantinya inisiatif bidang usaha ekonomi rakyat menjadi mati. Apabila hal itu terjadi, terang dia, Indonesia tidak beda dengan negara-negara komunis.

Sebaliknya, tidak boleh pula swasta terlalu dominan sehingga akhirnya peran negara dalam menyejahterakan masyarakat menjadi tidak terkalahkan. Dominasi swasta sama saja membuat negara Pancasila serupa dengan negara kapitalis.

"Karena negara kita bukan negara komunis di mana semua di tangani oleh negara, sebaliknya juga bukan negara kapitalis, semuanya diserahkan pasar. Maka di sinilah peran BUMN memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Dok. Kowani

Hak-Hak Kaum Perempuan Harus Terus Diperjuangkan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 00:54 WIB
Sudah banyak undang-undang maupun peraturan hukum, yang melindungi hak-hak kaum perempuan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang perlu...
MI/BARY FATHAHILAH

Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:53 WIB
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para...
Ilustrasi/ Antara

Presiden: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Reformasi Struktural

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:45 WIB
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," imbuh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya