Kamis 28 November 2019, 14:16 WIB

Dana Talangan Rumah DP Rp0 Dipangkas, Anies: Masih Bisa Dibahas

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Dana Talangan Rumah DP Rp0 Dipangkas, Anies: Masih Bisa Dibahas

MI/Insi Nantika Jelita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

DANA talangan untuk menyubsidi cicilan rumah DP Rp0 dipangkas hingga 75%. Semula, pengurangan subsidi sebesar Rp2 triliun sehingga menjadi Rp500 miliar.

Keputusan ini diketok oleh DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020. Hal itu pun disahkan oleh kedua belah pihak hari ini, Kamis (28/11), melalui penandatanganan MoU.

Meski anggaran yang dipangkas besar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum ingin pupus harapan untuk bisa membantu cicilan masyarakat yang telah ikut serta dalam rumah DP Rp0 tahun depan.

Pembahasan finalisasi KUAPPAS 2020 masih berjalan besok dan masih ada harapan muncul kembali dalam pembahasan Rancangan APBD 2020.

"Ya masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).

Baca juga: Anies: Akhir Tahun Groundbreaking Rumah DP Rp0 Cilangkap

Anies berharap pembahasan anggaran 2020 bisa selesai secepatnya dengan terlewatinya tahapan MoU KUAPPAS 2020. Sebab, ditargetkan pengesahan APBD 2020 bisa dilakukan pada 11 Desember.

"Ya Alhamdulillah dengan sudah adanya kesepakatan ini. InsyaAllah kita bisa lebih cepat memproses sehingga lebih cepat APBD," ungkapnya.

Sementara itu, nilai KUAPPAS 2020 telah disepakati sebesar Rp87,9 triliun. Anggaran KUAPPAS 2020 telah mengalami beberapa kali revisi sejak diajukan.

Sebelumnya Pemprov DKI mengajukan KUAPPAS 2020 sebesar Rp95 triliun. Dari hasil penyisiran bersama komisi-komisi didapati ada perubahan sebesar Rp89 triliun. Penyisiran kembali dilakukan karena adanya defisit pendapatan dari tertundanya pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More