Kamis 28 November 2019, 13:54 WIB

Kemenag Keluarkan Rekomendasi untuk FPI

Antara | Humaniora
Kemenag Keluarkan Rekomendasi untuk FPI

ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Massa dari Ormas FPI melakukan orasi usai pembacaan amar putusan gugatan praperadilan atas SP3 kasus Rizieq

 

ORGANISASI kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) dinyatakan sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2019

"Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi FPI sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT-nya," kata Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan lewat siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA tersebut, antara lain dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili dan NPWP. Selain itu, FPI memenuhi persyaratan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

"Persyaratan tersebut sudah dipenuhi FPI, termasuk pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas materai," ungkapnya.

Baca juga: Menag Pastikan FPI telah Setia pada Pancasila dan NKRI

Nur Kholis mengatakan surat rekomendasi itu dirilis sebagai bagian dari kepatuhan atas pelayanan publik Kemenag. Setiap organisasi masyarakat yang setia pada pilar bangsa mempunyai hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, termasuk menyampaikan pendapat.

Namun, lanjut dia, semua harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menjadi kewajiban Kementerian Agama sebagai instansi pembina untuk merangkul semuanya.

"Siapapun yang setia NKRI, Pancasila dan UUD 1945, harus diterima, dirangkul, dibina dan diajak kerja sama agar bisa ikut membangun bangsa," tuturnya.

Jika ada pelanggaran hukum, maka persoalan diserahkan kepada aparat.

"Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Nur Kholis mengatakan kewenangan Kementerian Agama hanyalah menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi itu salah satu syarat yang harus dipenuhi ormas jika akan memperpanjang SKT.

"Rekomendasi Kemenag sudah diserahkan ke Kemendagri. Adapun penerbitan SKT, itu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Dalam Negeri".

Kementerian Agama, ke depan akan fokus pada upaya moderasi beragama. Semua ormas akan diajak, tidak terkecuali FPI, jika sudah mendapat izin dari Kemendagri agar bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.(OL-5)

Baca Juga

MI/Andry Widyanto

Atasi Banjir, Pemerintah Bangun Sodetan di Kali Sunter Jaktim

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Selasa 22 September 2020, 16:35 WIB
Untuk mengurangi beban tingginya debit air kali Sunter, Pemerintah Kota Jakarta Timur membangun sodetan sepanjang sekitar seratus meter...
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Pemerintah Diminta Tegur Provider yang Manfaatkan Program Subsidi

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Selasa 22 September 2020, 16:30 WIB
“Beberapa hari lalu, beberapa iklan provider memberikan ini itu kepada sekolah, misalnya kepala sekolah diberi ini itu agar...
Antara

Banjir Bandang Sukabumi karena Tingginya Curah Hujan Hingga 110 mm

👤Atalya Puspa 🕔Selasa 22 September 2020, 16:05 WIB
Hujan lebat ini dipicu oleh kondisi atmosfer yang labil dan diperkuat dengan adanya fenomena gelombang Rossby ekuatorial serta adanya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya