Kamis 28 November 2019, 09:20 WIB

NU Dorong MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Media Indonesia | Politik dan Hukum
NU Dorong MPR Jadi Lembaga Tertinggi

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, saat berkunjung ke Gedung PBNU, Jakarta.

 

KETUA MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

"Tadi disampaikan para kiai yang hadir, pengurus PB NU, menyayangkan MPR mereduksi diri menjadi lembaga negara," katanya saat silaturahmi kebangsaan MPR ke Kantor PBNU Jakarta, kemarin.

Pernyataan itu direspons dengan anggukan kepala Ketua Umum PB NU, KH Said Aqil Siradj yang berdiri di sebelahnya. "Ya, ya...," gumam Said.       

Soesatyo mengatakan PBNU ingin ketatanegaraan menjadi lebih rapi karena selama ini tidak ada lembaga tertinggi sehingga terjadi kerancuan dalam ketatanegaraan Indonesia. Presiden--dalam ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Baru berkuasa--merupakan mandataris MPR yang posisinya sebagai lembaga tertinggi negara.

Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan menjalankan GBHN. Saat itu masa jabatan presiden tidak dibatasi hingga berapa kali, kecuali dikatakan 'dapat dipilih kembali'.   

Reformasi pada Mei 1998 yang dipicu banyak hal, di antaranya kenaikan harga barang-barang keperluan masyarakat di tataran bawah, menghentikan hal itu sehingga presiden-wakil presiden, dan lain sebagainya dipilih langsung oleh rakyat.

"Kami pada hari ini juga mendapatkan masukan dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) PBNU pada September 2012 di Pondok Pesantren Kempek Cirebon," kata dia.   

Pada intinya, PBNU merasa pemilihan presiden dan wakil presiden lebih tinggi kemaslahatannya dikembalikan kepada MPR ketimbang langsung karena lebih banyak mudharatnya. "Itu berdasarkan hasil munas di Pondok Pesantren Kempek di Cirebon tahun 2012," katanya.

Said mengatakan hasil munas di masa pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono itu diikuti para ulama besar NU. Salah satu yang hadir ialah Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 2014, KH Sahal Mahfudz. Ia ikut acara sebelum wafat pada 25 Januari 2014.

"Munas ada dua ya, ada munas kiai-kiai secara nasional. Kami Tanfidziyahnya, namanya Konferensi Besar. Di NU ya itu, munas dan konbes. Jadi, itu suara kiai-kiai, bukan suara Tanfidziyah," kata Siradj. (Ant/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More