Kamis 28 November 2019, 06:50 WIB

Indonesia Bisa Menjadi Produsen Baterai Kendaraan Listrik

(Tes/*/S-3) | Otomotif
Indonesia Bisa Menjadi Produsen Baterai Kendaraan Listrik

MI/ADI MAULANA IBRAHIM
Peluncuran Stasiun Pengisian Daya Mobil Listrik

NIAT pemerintah mendorong program kendaraan bermotor listrik perlu diikuti dengan turunan kebijakan yang terpadu. Turunan kebijakan tersebut antara lain tecemin dalam upaya mendorong masuknya investasi kendaraan bermotor Iistrik yang didukung iklim investasi yang kondusif.

Itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan dalam acara berjudul Electric Vehicle Indonesia Forum and Exhibition 2019 yang digelar di Gedung Tribata, Jakarta Selatan, Selasa (26/11). "Belakangan pemerintah memulai rencana besar untuk menjadi pemain global di kendaraan bermotor listrik dalam kurun waktu 5 tahun mendatang," ujar Johnny.

Upaya itu harus didukung kemudahan investasi, salah satunya berhubungan erat dengan komponen kendaraan bermotor listrik. Hal tersebut berkaitan dengan pemanfaatan hasil penghiliran nikel menjadi baterai litium yang berdaya saing.

Menurut Johnny, moratorium ekspor nikel per 11 Januari 2020 sebagai kebijakan di sektor hulu diharapkan menjadi Iangkah awal untuk memosisikan Indonesia sebagai produsen utama baterai kendaraan bermotor listrik. Itu tampak dari rencana pembangunan pabrik baterai litium di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, di Sulawesi Tengah.

Johnny melanjutkan, Indonesia juga menargetkan 20% dari kendaraan yang beroperasi pada 2025 bersumber dari listrik. Karena itu, kemudahan investasi bagi perusahaan-perusahaan otomotif jelas dibutuhkan. "Dengan demikian, pasar domestik diperkuat dan potensi ekspor dapat ditingkatkan," ulas Johnny.

Di sisi lain, ketersediaan Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk menopang kendaraan listrik juga disoroti. "Tidak hanya dari ketersediaan energi dan infrastruktur pengisian, tetapi juga terkait dengan kecepatan pengisian daya. Kebijakan SPKLU harus menjawab keraguan pemilik kendaraan bermotor listrik," ujar Perwakilan Pusat Pengkajian Industri Manufaktur, Telematika, dan Elektronika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Setyo Margo Utomo, dalam workshop di Gedung BPPT, Senin (25/11).

Setyo mengambil mencontoh Tiongkok yang berhasil mengembangkan kendaraan listrik. Tidak hanya menjadikan jaringan pengembangan kendaraan listrik sebagai kebijakan nasional, pemerintah setempat juga menyediakan anggaran khusus dan target.

Pemerintah daerah di 'Negeri Tirai Bambu' itu pun berpartisipasi dengan menggelontorkan insentif, termasuk untuk pembangunan SPKLU. "Beberapa kebijakan Tiongkok yang mempercepat pembangunan infrastruktur SPKLU, seperti target SPKLU yang memadai untuk 5 juta kendaraan listrik pada 2020," ungkapnya.

Kemudian, pemerintah menetapkan 10% ruang parkir gedung publik tersedia infrastruktur pengisian. Karena itu, dia menilai pembangunan SPKLU membutuhkan peta jalan dan prosesnya tidak instan. (Tes/*/S-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More