Rabu 27 November 2019, 20:10 WIB

Polri Imbau Pedagang Tak Mainkan Harga saat Nataru

Tri Subarkah | Megapolitan
Polri Imbau Pedagang Tak Mainkan Harga saat Nataru

Antara/Asep Fathulrahman
Kementerian Perdagangan melakukan inspeksi terhadap harga bahan pangan jelang Nataru

 

JELANG perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri bergandengan tangan dengan beberapa pemangku kepentingan untuk memantau stabilitas harga bahan pangan pokok di pasar.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh para oknum pedagang dalam memainkan harga pangan pokok.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra memberikan dua imbauan kepada para pedagang.

Pertama, tidak melakukan penimbunan yang berakhir pada menaikkan harga bahan pangan pokok. "Karena ini akan melanggar UU Tentang Pangan Nomor 12 Tahun 2018," katanya di Mabes Polri, Rabu (27/11).

Imbauan kedua yakni agar para pedagang tidak menjual bahan pangan pokok dengan menurunkan kualitasnya. Hal tersebut sudah diatur melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan.

Baca juga : Perjalanan Arus Mudik via KA Saat Nataru Diprediksi Naik 4%

Pemantauan harga pangan pokok dilakukan oleh Satgas Pangan dengan Kementerian Pedagangan, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan beberapa Asosiasi Pedagang.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, terdapat indikasi dari pedagang di beberapa daerah untuk menaikkan harga bahan pangan pokok tersebut.

Oleh sebab itu, kata Asep, ada beberapa daerah yang diberikan pengawasan secara khusu. Namun, pihaknya tidak memperinci lebih jauh daerah yang dimaksud.

Walakin, pihaknya memastikan bahwa harga bahan pangan pokok di pasaran masih terpantau stabil.

"Sampai dengan hari ini dilaporkan oleh Satgas Pangan bahwa harga bahan pokok masih dalam kondisi yang stabil," terang Asep. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More