Rabu 27 November 2019, 19:34 WIB

Ombudsman Minta Lembaga Pemerintah Responsif Terima Aduan Publik

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Ombudsman Minta Lembaga Pemerintah Responsif Terima Aduan Publik

MI/ Ilham
Adrianus Meliala

 

OMBUDSMAN RI mengajak semua lembaga pemerintah untuk optimal dalam memberikan pelayanan publik. Instansi pemerintah perlu responsif dan mengubah gaya pelayanan agar tidak kaku dalam menerima aduan masyarakat.

"Instansi layanan publik ketika menerima keluhan dari masyarakat harusnya tidak dengan formalistik, tidak kaku, tidak dengan gaya pejabat," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam Seminar Penanganan Pengaduan dengan Metode Progresif dan Partisipatif yang digelar di Jakarta, Rabu (27/11).

Pelayanan publik di lembaga pemerintahan, imbuh dia, sebaiknya dijalankan dengan prinsip melayani secara ramah. Dengan begitu, sekat antara masyarakat dan birokrasi bisa dihilangkan dan pemanfaatan layanan publik bisa berjalan optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut lembaga pemerintah masih kerap tidak menjalankan rekomendasi dari Ombudsman RI (ORI) terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Padahal, ucap dia, Ombudsman dibentuk sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengatasi keluhan atas pelayanan publik.

"Saya sedih juga ketika mendengar banyak laporan pelanggaran administrasi pelayanan, banyak laporan yang mentah di tangan lembaga pemerintahan. Sesudah ada rekomendasi dari Ombudsman, masih tidak dijalankan," ucapnya.

Dia pun meminta agar ke depan kementerian/lembaga agar mendukung Ombudsman. Menurutnya, lembaga itu sejatinya didirikan untuk membantu pemerintah memberi penyelesaian kepada masyarakat melalui rekomendasi penyelesaian objektif.

"Kita perlu mendukung adanya Ombudsman sebagai salah satu institusi yang dibentuk oleh negara. ORI dulu dibentuk agar kalau ada rakyat yang haknya dilanggar tapi tidak mampu menjangkau pemerintah dan pejabat karena birokrasi yang berbelit-berbelit," ujarnya.

Ombudsman, kata Mahfud, menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Dia mencontohkan di negara lain posisi lembaga Ombudsman terbilang disegani. Fungsi Ombudsman bisa menjadi sarana untuk penindakan pelanggaran administrasi atau kinerja di pemerintahan. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More