Rabu 27 November 2019, 19:34 WIB

Ombudsman Minta Lembaga Pemerintah Responsif Terima Aduan Publik

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Ombudsman Minta Lembaga Pemerintah Responsif Terima Aduan Publik

MI/ Ilham
Adrianus Meliala

 

OMBUDSMAN RI mengajak semua lembaga pemerintah untuk optimal dalam memberikan pelayanan publik. Instansi pemerintah perlu responsif dan mengubah gaya pelayanan agar tidak kaku dalam menerima aduan masyarakat.

"Instansi layanan publik ketika menerima keluhan dari masyarakat harusnya tidak dengan formalistik, tidak kaku, tidak dengan gaya pejabat," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam Seminar Penanganan Pengaduan dengan Metode Progresif dan Partisipatif yang digelar di Jakarta, Rabu (27/11).

Pelayanan publik di lembaga pemerintahan, imbuh dia, sebaiknya dijalankan dengan prinsip melayani secara ramah. Dengan begitu, sekat antara masyarakat dan birokrasi bisa dihilangkan dan pemanfaatan layanan publik bisa berjalan optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut lembaga pemerintah masih kerap tidak menjalankan rekomendasi dari Ombudsman RI (ORI) terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Padahal, ucap dia, Ombudsman dibentuk sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengatasi keluhan atas pelayanan publik.

"Saya sedih juga ketika mendengar banyak laporan pelanggaran administrasi pelayanan, banyak laporan yang mentah di tangan lembaga pemerintahan. Sesudah ada rekomendasi dari Ombudsman, masih tidak dijalankan," ucapnya.

Dia pun meminta agar ke depan kementerian/lembaga agar mendukung Ombudsman. Menurutnya, lembaga itu sejatinya didirikan untuk membantu pemerintah memberi penyelesaian kepada masyarakat melalui rekomendasi penyelesaian objektif.

"Kita perlu mendukung adanya Ombudsman sebagai salah satu institusi yang dibentuk oleh negara. ORI dulu dibentuk agar kalau ada rakyat yang haknya dilanggar tapi tidak mampu menjangkau pemerintah dan pejabat karena birokrasi yang berbelit-berbelit," ujarnya.

Ombudsman, kata Mahfud, menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Dia mencontohkan di negara lain posisi lembaga Ombudsman terbilang disegani. Fungsi Ombudsman bisa menjadi sarana untuk penindakan pelanggaran administrasi atau kinerja di pemerintahan. (OL-8)

Baca Juga

DOK MI

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Juga Divonis Penjara Seumur Hidup

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 23:38 WIB
Selain pidana seumur hidup, Heru juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti senilai Rp10,72...
dok mi

Setahun Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara Rp338,8 Triliun

👤Al Abrar 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:32 WIB
Setahun Kejagung juga telah menyelidiki 1.477 perkara selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020. 986 perkara di antaranya telah masuk...
Antara

KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke LP Tangerang

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:15 WIB
Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya