Rabu 27 November 2019, 17:47 WIB

Susi Sebut Sektor Perikanan Perlu Tingkatkan Hilirisasi

Faustinus Nua | Ekonomi
Susi Sebut Sektor Perikanan Perlu Tingkatkan Hilirisasi

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

 

MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa sektor perikanan Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk mendorong Indonesia maju. Dalam 5 tahun ke depan pemerintah perlu fokus pada hilirisasi pada sektor tersebut.

"Harusnya yang dikejar adalah hilirnya, pengelolaannya supaya bisa lebih baik. Disitulah kita pemerintah bisa dorong investor masuk," kata Susi dalam diskusi Ekonomi Indonesia Era Kabinet Indonesia Maju, di Jakarta (27/11).

Menurut Susi, selama 5 tahun terakhir dalam masa pimpinannya sebagai Menteri KKP, illegal fishing yang menjadi hambatan sektor perikanan sudah ditekan. Hal tersebut membuat sektor ini kemudian mulai bertumbuh.

Susi mengakui bahwa tantangan ke depan adalah hilirisasi untuk meningkatkan pengelolaan perikanan. Pemerintah perlu fokus dengan mendorong investor masuk ke sektor tersebut.

Di sisi lain, lanjutnya tata kelola perizinan selain menghambat investasi, juga menghambat penerimaan pajak sektor periakanan. Hal tersebut disebabkan tidak disiplinnya tata kelola serta kepatuhan para pelaku industri. Diperkirakan 60% pendapatan negara dari sektor perikanan tidak dilaporkan alias unreported.

"Sudah banyak pencuri ikan kita bereskan, perizinan dan lain-lain kita perbaiki. Tapi pengusaha yang tidak disispilin anggap kita mempersulit. Padahal dia yang tidak patuh, kapalnya 10 izin cuman dua," tuturnya.

Susi juga menegaskan bahwa saat ini sektor perikanan sudah bisa menyumbang Rp1,8 triliun untuk ekonomi nasional dari semula hanya Rp300 miliar. Apabila ditingkatkan hilirisasi, maka dia yakin angka itu akan terua meningkat.

"Modal asing tidak boleh masuk di perikanan tangkap, tapi di prosesnya (hilirisasi) boleh 100%," tegasnya.(OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More