Rabu 27 November 2019, 14:45 WIB

DPR Dukung Kejaksaan Tolak CPNS LGBT

DPR Dukung Kejaksaan Tolak CPNS LGBT

AFP/Armend Nimani
Ilustrasi simbol LGBT

 

SEBAGAI lembaga hukum, Kejaksaan Agung dinilai memiliki dasar hukum dalam membuat kebijakan salah satunya menolak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di institusi tersebut.

Hal itu diyakini oleh anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid yang menyebut dasar hukum penolakan Kejaksaan terdiri dari berbagai macam hingga nilai dan semangat UUD 1945 serta Pancasila dalam memandang LGBT.

"Sebagai salah satu lembaga hukum, Kejaksaan Agung pasti sangat memahami dasar hukum terhadap penolakan LGBT jadi PNS/ASN," kata Sodik di Jakarta, Rabu (27/11).

Hal itu, menurut dia, harus menjadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS. Sodik menjelaskan, dalam negara Pancasila, LGBT bisa mendapat semua hak warga negara Indonesia namun satu satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama masyarakat umum.

"Karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya.

Baca juga: Hadirkan LGBT di Halal Bihalal, Pemkot Banjarbaru Dikritik

Politisi Partai Gerindra itu menilai, semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dasar kaum LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia yakni nilai-nilai dan norma Pancasila.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung ingin fokus menyeleksi CPNS 2019 dan ingin peserta CPNS yang normal.

"Artinya kami ingin yang normal-normal dan wajar-wajar saja. Kami tidak mau yang aneh-aneh supaya mengarahkannya, supaya tidak ada yang, ya begitulah," kata Kapuspen Kejaksaan Agung Mukri.(OL-5)

 

Baca Juga

Dok.MI

Mereka Ikhlas tidak Mudik

👤Sri Utami 🕔Senin 30 Maret 2020, 06:07 WIB
Warga di sejumlah kawasan melakukan karantina mandiri untuk mencegah meluasnya penyebaran...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

Di Tengah Wabah Korona, Besok DPR tetap Bersidang

👤 Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 29 Maret 2020, 20:30 WIB
Ia menjamin pembahasan rancangan undang-undang juga akan tetap berjalan, termasuk prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya seperti...
MI/SUPARDJI RASBAN

Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:31 WIB
Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya