Rabu 27 November 2019, 14:45 WIB

DPR Dukung Kejaksaan Tolak CPNS LGBT

DPR Dukung Kejaksaan Tolak CPNS LGBT

AFP/Armend Nimani
Ilustrasi simbol LGBT

 

SEBAGAI lembaga hukum, Kejaksaan Agung dinilai memiliki dasar hukum dalam membuat kebijakan salah satunya menolak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di institusi tersebut.

Hal itu diyakini oleh anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid yang menyebut dasar hukum penolakan Kejaksaan terdiri dari berbagai macam hingga nilai dan semangat UUD 1945 serta Pancasila dalam memandang LGBT.

"Sebagai salah satu lembaga hukum, Kejaksaan Agung pasti sangat memahami dasar hukum terhadap penolakan LGBT jadi PNS/ASN," kata Sodik di Jakarta, Rabu (27/11).

Hal itu, menurut dia, harus menjadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS. Sodik menjelaskan, dalam negara Pancasila, LGBT bisa mendapat semua hak warga negara Indonesia namun satu satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama masyarakat umum.

"Karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya.

Baca juga: Hadirkan LGBT di Halal Bihalal, Pemkot Banjarbaru Dikritik

Politisi Partai Gerindra itu menilai, semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dasar kaum LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia yakni nilai-nilai dan norma Pancasila.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung ingin fokus menyeleksi CPNS 2019 dan ingin peserta CPNS yang normal.

"Artinya kami ingin yang normal-normal dan wajar-wajar saja. Kami tidak mau yang aneh-aneh supaya mengarahkannya, supaya tidak ada yang, ya begitulah," kata Kapuspen Kejaksaan Agung Mukri.(OL-5)

 

Baca Juga

MI/M.Irfan

Belajar dari Kasus Joker, Kejagung-Kemendagri Eratkan Sinergitas

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 22:10 WIB
Salah satu aspek dalam kerja sama tesebut ialah kerja sama terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ependudukan, dan Kartu...
ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Mendagri: Maksimalkan Database Dukcapil untuk Penegakan Hukum

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 21:44 WIB
Tito Kejagung yang berwenang dapat meningkatkan pemanfaatan database Dukcapil dalam mendukung penyidikan dan penyelidikan khususnya dalam...
Ilustrasi

Bupati Blora Dicecar Soal Uang 'Panas' dari PT DI

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 20:44 WIB
KPK menghadirkan Bupati Blora Djoko Nugroho sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya