Rabu 27 November 2019, 11:19 WIB

DPR Desak Pertamina Segera Perbaiki Pesisir Pantai Cemarajaya

Cikwan Suwandi | Nusantara
DPR Desak Pertamina Segera Perbaiki Pesisir Pantai Cemarajaya

MI/Cikwan Suwandi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi saat meninjau Pantai Cemarajaya di Desa Cemarajaya, Karawang, Selasa (26/11/2019).

 

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi bakal membahas persoalan pesisir pantai utara Karawang, Jawa Barat dari urusan abrasi hingga pencemaran minyak mentah Pertamina Hulu Energi.

"Nanti kita akan panggil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pertamina," kata Dedi saat melakukan kunjungan di Desa Cemarajaya, Karawang, Selasa (27/11/2019).

Pihaknya akan membahas kaitan penanganan abrasi yang cukup parah di Desa Cemarajaya. Termasuk bagaimana penanganan harus dilakukan secepatnya oleh pemerintah.

Dedi juga akan meminta Pertamina untuk mempercepat proses ganti rugi kepada nelayan dengan nilai yang sangat layak. Selain itu, Pertamina  akan dimintai memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran.

"Saya juga meminta Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk mendorong Dirut Pertamina (Nicke Widyawati) mempercepat pembayaran uang ganti rugi kepada warga terdampak," tegasnya.

Dedi menyebutkan dari hasil diskusi dengan nelayan, satu hari satu kapal nelayan bisa menghasilkan Rp1 juta usai melaut. Mereka melaut dalam satu bulan selama 20 hari.

"Karena pencemaran ini mereka tidak bisa melaut," katanya.

baca juga: Perlu Dua Tahun Untuk Tetapkan Camat Boleng Jadi Tersangka

Untuk penanganan abrasi, Dedi menyebutkan KKP akan didorong untuk menangani lingkungan pesisir jangka panjang. Seperti pembuatan sabuk pantai sehingga warga tidak akan ketakutan karena abrasi. Ia juga akan membahas bagaimana penanganan ekonomi pantai tidak hanya pada sektor tambak. Perlindungan mangrove terhadap eksplotasi pertambakan perlu ditingkatkan. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More