Rabu 27 November 2019, 08:30 WIB

Jangan Bebani Anggaran

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Jangan Bebani Anggaran

Dok. Trisakti
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

 

PEMERINTAH diminta mengkaji kembali rencana penambahan jabatan wakil menteri di sejumlah kementerian. Penambahan posisi wamen dinilai lebih merupakan pemborosan yang lebih banyak menambah beban anggaran negara.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menegaskan hal tersebut saat menanggapi rencana Presiden Joko Widodo untuk menambah posisi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Trubus berpandangan tidak ada urgensi untuk menambah posisi wamen. Kementerian yang membutuhkan wamen tergantung beban kerja yang harus diselesaikan.

Namun, untuk saat ini dia memandang tidak ada kementerian yang membutuhkan wamen. Konsekuensi logisnya, pemerintah tidak perlu menambah lagi posisi wamen. Kalau itu dilakukan, sama saja menambah beban anggaran yang tidak perlu.

"Selain menambah beban anggaran negara, penambahan itu justru mempersulit birokrasi," kata Trubus, kemarin.

Dari segi beban anggaran, sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengangkat 14 staf khusus dan Wapres Ma'ruf Amin 8 staf khusus. Setiap staf khusus, menurut aturan yang berlaku, bergaji Rp51 juta. Artinya, untuk membiayai 22 staf khusus, negara harus mengeluarkan anggaran Rp1,12 miliar setiap bulan atau Rp15,587 miliar setiap tahun. Itu pun belum termasuk fasilitas penunjang lain.

Jika penambahan wakil menteri dilakukan, negara harus menanggung anggaran lebih besar lagi.

Belum ditambah biaya untuk mengangkat staf khusus pada setiap kementerian yang seluruhnya berjumlah 34 kementerian atau 170 orang, tentu beban negara menjadi jauh lebih besar lagi.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR, Fadli Zon, juga menyebut pengangkatan 14 stafsus presiden dan 8 stafsus wapres serta  belasan wakil menteri bertentangan dengan efisiensi yang digaungkan Jokowi. Selain pemborosan, hal itu dinilai benar-benar membebani anggaran negara.

 

Ajukan kader

Sebelumnya, Jokowi sudah menunjuk dan melantik 12 wakil menteri di 11 kementerian. Presiden dikabarkan akan mengangkat beberapa wamen lagi di Kabinet Indonesia Maju. Kementerian yang sudah dipastikan akan diberikan wamen ialah Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu mengacu pada perpres yang sudah diteken Jokowi di dua kementerian itu.

Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, membenarkan terbitnya perpres itu. Jokowi akan menunjuk Wakil Menristek untuk mendampingi Menristek Bambang Brodjonegoro. Pengisian posisi itu sudah diproses bersamaan dengan Wakil Mendikbud dan Wakil Panglima TNI yang aturannya juga sudah terbit.

Selain wamen dan stafsus menteri, posisi lain dalam pemerintahan agaknya juga bakal bertambah. Misalnya, para deputi ataupun tenaga ahli pada kementerian/lembaga.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui sejumlah parpol pendukung Jokowi telah menyodorkan nama kader untuk mengisi posisi di Kantor Staf Presiden (KSP).

"PKPI sudah menyodorkan nama. Saya juga sudah tanya ke PBB, Hanura, juga sudah ada," kata Moeldoko.

MI/ROMMY PUJIANTO

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.

 

Moeldoko mengakui pemerintah memberi kesempatan bagi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang belum mendapatkan jatah kursi. (Ant/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More