Rabu 27 November 2019, 06:40 WIB

Debirokratisasi Disambut Positif

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Debirokratisasi Disambut Positif

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
HARI GURU NASIONAL Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua kanan) berbincang dengan Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri)

 

KEINGINAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk melakukan gerakan debirokratisasi dan deregulasi selama setahun ke depan di-sambut baik pelaku pendidikan. Upaya itu diyakini akan membuahkan kemerdekaan belajar yang selama puluhan tahun menghambat profesionalitas para pendidik.

"Proses birokratisasi terjadi sampai ke dalam kelas. Dalam proses pembelajaran, guru lebih menempatkan diri sebagai agen-agen kekuasaan yang tidak mencerahkan kepada anak-anak didiknya daripada membangun suasana pembelajaran yang demokratis dan terbuka," ujar Dewan Penasihat Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Suparman, kemarin.

Penilaian itu didasari pe-ngalamannya sebagai guru selama 30 tahun lebih. Menurut dia, birokrasi pendidikan yang mengatasnamakan kurikulum telah mengakibatkan anak didik sebagai bawahan yang harus tunduk dan patuh kepada guru.

"Ini masalah besar yang da-pat menghambat kemajuan pendidikan. Tetapi, janganlah cepat-cepat menyalahkan guru. Saya yakin Anda pun tidak akan bersikap seperti itu. Guru hanyalah korban dari sistem birokrasi yang tidak mencerdaskan itu," ujarnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru telah memberikan ruang untuk terjadinya debirokratisasi terhadap guru.

"Di situ guru diberikan hak untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan, mulai satuan pendidikan sampai di tingkat nasional. Guru memperoleh perlindungan hukum dari tindakan ancaman birokrasi dan guru memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi guru," cetus guru pendidikan sejarah di SMAN 2 Jakarta itu.

Birokratisasi, menurut Suparman, juga menciptakan hubungan kerja 'atasan-bawah-an' yang lambat laun menghilangkan kesejatian profesi guru yang seharusnya merdeka untuk menentukan berbagai aktivitas profesi, tanpa harus terbelenggu juklak dan juknis.

Dampaknya, imbuh Suparman, guru menjadi tidak kreatif, kaku, hanya berfungsi sebagai operator atau tukang dan takut melakukan berbagai pembaruan. "Deregulasi akan mengurangi dan menyederhanakan beban administrasi guru. Sehingga guru bisa memiliki banyak waktu membaca, menulis, mengeksplorasi pengetahuannya dan berinteraksi dengan anak-anak didiknya," ucap Suparman.

Pengamat pedidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto juga sependapat dengan ide Mendikbud untuk menggurangi beban administrasi guru.

"Guru yang bebas beban administrasi akan mampu berkreasi dan membuat proses belajar menyenangkan serta akan menumbuhkan potensi anak didik secara maksimal," kata Totok, kemarin.

Tengah dikaji

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriano mengatakan isi pidato Mendikbud sudah sangat jelas memberi arah kebijakan untuk guru.

"Arahnya ke mana Mas Menteri kan jelas, tinggal kita membuat rumusannya. Itu yang sekarang kita kerjakan untuk menuju ke situ," kata Supriano dalam acara Simposium Nasional Guru IPA 2019 di Jakarta, kemarin.

Kemendikbud kini tengah dalam proses mengkaji peraturan mana saja yang menyulitkan guru dalam bekerja. Alasannya, regulasi guru juga terkait dengan peraturan Kemenpan RB, BKN, ada peraturan Kemendikbud. (Bay/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More