Selasa 26 November 2019, 15:15 WIB

MPR Diminta Serap Aspirasi Soal Jabatan Presiden Tiga Periode

Widhoroso | Politik dan Hukum
MPR Diminta Serap Aspirasi Soal Jabatan Presiden Tiga Periode

wikipedia
MPR diminta menyerap aspirasi masyarakat soal jabatan tiga periode presiden.

 

DISKURSUS jabatan presiden tiga periode harus disikapi dengan bijak dan cermat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagai perwakilan rakyat, MPR diminta menyerap aspirasi masyakarat yang menginginkan Presiden Joko Widodo menjabat hingga tiga periode.

"MPR seharusnya menyerap aspirasi rakyat yang mayoritas menginginkan Presiden Jokowi tiga periode. Ini bukan kehendak Jokowi melainkan kehendak rakyat. Sebagai perwakilan rakyat, MPR seharusnya mendengar aspirasi rakyat," ujar Koordinator Sekretariat Nasional (Seknas) Indonesia Maju Rusdi Ali Hanafia, Selasa (26/11).

Tentang pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyebut Presiden Jokowi tidak pernah berpikir untuk menambah masa jabatan presiden, Rusdi menilai itu lebih merupakan suara PDIP. "Kita tahu Mas Pram dari PDIP. Sudah jadi rahasia umum bahwa PDIP tidak setuju dengan wacana amandemen UUD 1945 agar Pak Jokowi dapat dipilih lagi. Jadi, pernyataan itu lebih merepresentasikan PDIP daripada posisi dia sebagai Seskab," ujar Rusdi.

Menurut Rusdi, tidak mungkin Presiden Jokowi akan secara eksplisit atau vulgar menyetujui amandemen Pasal 7 UUD 1945 soal masa jabatan presiden menjadi tiga periode. "Tinggal bagaimana para punggawa Pak Jokowi menterjemahkannya," tukasnya.

Rusdi mengaku baru akan percaya bila Presiden Jokowi yang bicara secara langsung soal setuju atau menolak bila presiden dapat menjabat lebih dari dua periode. "Biarlah itu menjadi wilayah Presiden, jangan diserobot oleh menteri. Biarkan Pak Jokowi langsung yang bicara," ungkapnya.

Lebih jauh, Rusdi menyatakan usulan agar Jokowi bisa menjabat tiga periode pertama kali diungkapkan pengamat intelejen Suhendra Hadikuntono. Setelah itu, wacara tersebut ramai dibahas di kalangan elite politik di Tanah Air. (RO/R-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More