Selasa 26 November 2019, 16:40 WIB

Terlalu Dini Menilai Kinerja Kabinet Indonesia Maju

Selamat Saragih | Politik dan Hukum
Terlalu Dini Menilai Kinerja Kabinet Indonesia Maju

MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo (tengah) saat memperkenalkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Merdeka

 

RELAWAN Jokowi atau ReJO menilai masih terlalu dini memberikan penilaian atas kinerja Kabinet Indonesia Maju.

ReJO juga memandang terlalu prematur, jika ada lembaga survei yang melakukan kajian lantas mengumumkannya kepada pubik atas tingkat kepercayaan kepada Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.

"Terlalu dini dan prematur survei yang dilakukan untuk menilai tingkat kepercayaan dan kinerja Kabinet Indonesia Maju, karena kabinet ini belum genap bekerja 100 hari," kata Ketua umum ReJO HM Darmizal kepada wartawan Selada (26/11).

"Saya kira dalam rentang 30 hari bertugas, terutama Menteri yang baru bergabung, mereka sedang berusaha keras untuk memformulasikan skala prioritas yang akan dijalankan sebagai jawaban dari penugasan sesuai Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden sekaligus evaluasi atas berbagai kekurangan dimasa sebelumnya," ucap Darmizal.

Menurut Darmizal, Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik seyogyanya diberikan waktu 100 hari untuk bekerja.

Setelah 100 hari mereka bekerja, Dramizal mempersilahkan pihak yang ingin mengevaluasi untuk melihat performa para pembantu Presiden.

"Apakah kinerja mereka berhasil sebagaimana yang diharapkan publik, ataukah hanya berlari di tempat tanpa arah tanpa kemajuan. Atau bahkan hanya sekedar gaya-gayaan membangun citra sebagai Menteri dan pejabat tinggi negara," jelasnya.

Namun begitu, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dia menghormati hasil kajian dari lembaga lembaga survei itu. Karena, kata dia, hasil dari satu survei haruslah merupakan kajian ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan metodologi dan hasilnya.

Darmizal mengharapkan dan juga mewanti-wanti agar survei tidak dilakukan berdasarkan pesanan kelompok tertentu dengan tujuan tertentu pula.

"Seperti ingin menghantam seseorang yang telah dibidik untuk menjadi target. Dalam artian yang lebih sederhana, hasil survei tidaklah ditujukan untuk mengganggu reputasi seseorang atau lembaga," tuturnya.

"Survei jangan dijadikan sebagai alat demi memuaskan orang atau kelompok tertentu. Dalam pengambilan sampling harus dilakukan sesuai dengan metodologi dan sebaran responden yang betul-betul mewakili secara keseluruhan. Tidak ada sama sekali unsur like or dislike," tuturnya.

Darmizal juga meminta seseorang atau lembaga yang disurvei tidak perlu meradang dan menelan mentah-mentah hasil yang dipublikasikan.

"Jadikan hasil survei sebagai motivasi pemicu bekerja lebih tangkas, lebih cepat, efektif dan lebih efisien. Masih lebih banyak rakyat, yang paham bahwa pimpinan lembaga tersebut sudah bekerja maksimal dan semakin profesional," paparnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (23/11), lembaga survei Indonesia Opinion (IPO) merilis hasil survei respons publik atas Susunan Kabinet Indonesia Maju.

Survei tersebut digelar pada Oktober-November 2019 terhadap 800 responden. Survei dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan batas kesalahan (margin of error) 4,5% dan tingkat kepercayaan 95%..

Dalam survei tersebut, IPO mencatat 64 persen optimistis terhadap susunan kabinet. Sementara 23% menyatakan tidak optimistis, 9% mengatakan ragu, sedangkan 4 % sisanya tak memberi jawaban.

Kemudian, survei itu juga menanyakan tingkat popularitas, kepercayaan, dan keraguan publik terhadap pejabat menteri Kabinet Indonesia Maju.

Tingkat kepercayaan publik pada Tito hanya 1,0%. Tingkat keraguan publik pada Tito juga termasuk besar yakni 14,7%, di bawah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yakni sebesar 15,2%. (Ssr/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More