Selasa 26 November 2019, 11:37 WIB

KPK Periksa Dirut Angkasa Pura II

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Periksa Dirut Angkasa Pura II

MI/Susanto
Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek bagasi baggage handling system (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Salah satu saksi yang diperiksa ialah Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.

Dirut AP II itu telah tiba memenuhi panggilan dan tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11) pagi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik akan mendalami seputar pengadaan proyek bagasi tersebut.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DMP (Dirut PT Inti Darman Mapanggara)," ucap Febri kepada wartawan, Selasa (26/11).

Baca juga: KPK Kembali Panggil Wagub Lampung Besok

Selain itu, penyidik komisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Angkasa Pura Propertindo Wisnu Raharjo, VP of Human Capital, Finance, and General Affair PT Angkasa Pura Propertindo yang juga bekas AVP of Budget Management PT Angkasa Pura II Roby Jamal, dan Executive General Manager Airport Maintanence PT Angkasa Pura II Marzuki Battung.

Dalam perkara itu, komisi antirasuah tersebut sebelumnya telah menetapkan dua tersangka selain Darman Mappangara yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam dan staf PT Inti Taswin Nur.

KPK menduga tersangka Darman selaku Direktur Utama PT Inti bersama-sama dengan Taswin memberi suap kepada Andra untuk mengawal agar proyek BHS yang dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

Di persidangan, Taswin didakwa menjadi perantara suap kepada Andra sebesar US$71 ribu dan S$96.700.

KPK menduga suap diberikan agar Angkasa Pura menunjuk langsung PT Inti sebagai perusahaan yang akan mengerjakan baggage handling system enam bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

Meski awalnya Angkasa Pura ingin menggunakan sistem tender dalam pengadaan pekerjaan tersebut, Andra disinyalir mengarahkan agar pekerjaan tersebut menggunakan proses penunjukan langsung kepada PT Inti.

Pasal yang disangkakan kepada tersangka Darman ialah Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More