Selasa 26 November 2019, 09:23 WIB

Komisi XI DPR RI Pertanyakan Piutang Himbara

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
 Komisi XI DPR RI Pertanyakan Piutang Himbara

Istimewa/DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo (tengah).

 

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti masalah piutang negara, yang dilakukan oleh bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Tidak hanya itu, ia juga mempertanyakan apakah piutang yang sudah dihapus bukukan itu masih menemui sejumlah kendala, bagi Himbara yang beranggotakan Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN tersebut.

“Apakah keputusan yang telah dibuat di Mahkamah Konstitusi itu masih belum cukup kuat untuk ini, karena ini juga penting menyangkut persaingan usaha yang seimbang antara Bank BUMN dan swasta,” kata Andreas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI bersama Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Permasalahan stagnasi dana juga menjadi masalah bersama industri perbankan. Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu mempertanyakan hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber dana yang ada di dalam negeri, serta dipengaruhi iklim kompetisi di mana pemerintah juga mengeluarkan Surat Hutang Negara (SBN).

“Karena disebutkan, dua tahun ini kita sudah stagnan. Ya kita juga tahu, tetapi kalau kita dapat memahami penyebabnya dengan benar, maka kita sudah bisa mempunyai 50% jalan keluarnya. Karena itu kita harus jelas. Kita (Komisi XI) menginginkan honest opinion dari pelaku industri, apa sih sebetulnya sehingga dana ini menjadi stagnan,” ungkapnya.

Sebagaimana disampaikan dalam RDP, data lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan adanya perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih besar dari pada pertumbuhan kredit, di mana perlambatan tesebut membuat terjadinya kenaikan LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan mencapai 94,04% pada kuartal kedua tahun ini.

“Kalau perbankan LDR-nya sudah 94 persen itu, menurut saya, sudah lampu kuning itu. Jadi ini perlu ada penyelesaian yang jelas, untuk itu seluruh mitra harus menyampaikan solusinya terkait industri ini,” imbuh legislator dapil Jawa Timur V ini.

Terkait dengan permasalahan Bank Muamalat, Andreas juga sempat mempertanyakan pihak Himbara bahwa bank-bank anggotanya sempat diminta untuk menyelamatkan bank syariah yang bermasalah tesebut. Ia menyampaikan bahwa isu-isu tersebut menjadi penting menginat cakupannnya secara nasional.

“Ini harus dibicarakan secara bersama-sama antar regulator dengan pelaku industri perbankan itu. Seringnya ketika kita menghadapi permasalahan tidak ada rencana yang matang. Karena permasalahan itu, baru ada rumor saja, maka harga sahamnya langsung turun. Dan kalau harga saham turun itu juga merugikan negara secara keseluruhan,” pungkasnya. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More