Selasa 26 November 2019, 11:40 WIB

Istana Tepis Isu Calon Menteri Bayar Rp500 M

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Istana Tepis Isu Calon Menteri Bayar Rp500 M

MI/RAMDANI
Seskab Pramono Anung.

 

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung menyebut isu calon menteri harus membayar Rp500 miliar tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan," cetus Pramono, di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pramono menambahkan, jika benar ada bakal calon menteri yang menyerahkan uang Rp500 miliar kepada partai politik, tidak sulit bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan penelusuran.

"Kalau ada, gampang dilacak oleh PPATK. Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, KPK, kejaksaan, dan kepolisian," paparnya.

Pramono menekankan proses pemilihan penyelenggara negara dilakukan secara teliti dan hati-hati oleh Presiden Joko Widodo. Nama-nama yang disodorkan partai politik pun ada yang ditolak. Menurutnya, presiden tidak sembarang memilih para menteri.

Isu calon menteri harus menyetor ke partai politik muncul dari pernyataan Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat.

Awalnya, Humphrey bercerita pelaksanaan pilkada langsung yang penuh dengan praktik transaksional. Hal itu membuat pemimpin yang muncul menjadi tersandera kepentingan partai politik tersebut.

Kemudian, Humphrey menyebut ada calon menteri yang disodori syarat kontribusi Rp500 miliar. 

"Saya mendengar ada seorang calon menteri pilihan Pak Jokowi berasal dari kalangan profesional tetapi di-endors partai, harus berkontribusi Rp500 miliar selama masa jabatannya. Karena ia memegang teguh profesionalitasnya dan hati nuraninya, ia menolak ketentuan itu sehingga akhirnya tidak dilantik," ungkap Humphrey di Jakarta, Minggu (24/11). (Mal/Cah/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More