Selasa 26 November 2019, 08:30 WIB

Jokowi Pertimbangkan Hanura dan PBB Masuk Kabinet

Damar Iradat | Politik dan Hukum
Jokowi Pertimbangkan Hanura dan PBB Masuk Kabinet

ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin

 

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo bakal mengakomodasi Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang dalam pemerintahan. Kedua partai tersebut merupakan partai koalisi pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Namun, sampai saat ini, kedua partai itu belum mendapat jatah di dalam susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Pramomo, Jokowi tentu memikirkan semua partai yang mendukungnya pada Pilpres 2019 lalu. Apalagi, Jokowi juga sempat berujar jika susunan kabinet diprioritaskan kepada pihak-pihak yang telah berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres kemarin.

"Tentunya presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau (termasuk Hanura dan PBB). Nah mengenai tempat dan sebagainya, presiden yang akan memutuskan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).

Baca juga: Wapres Minta Pemprov Jalankan Program Prioritas Pemerintah Pusat

Dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf didukung sepuluh partai, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, serta PBB.

Sejak pengangkatan menteri, wakil menteri, hingga staf khusus, Jokowi sudah mengakomodasi seluruh parpol pendukung, kecuali Hanura dan PBB.

Pramono menjelaskan, terkait hal itu memang ada aturan main yang ditetapkan Jokowi kepada partai pendukung. Kendati demikian, Pramono enggan menjelaskan aturan main dalam pembagian kursi partai pendukung.

"Tentunya kalau kita lihat yang mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa PDI dapat enam, kenapa Golkar dapat tiga dan seterusnya, ada hitungannya," ujarnya.

Pramono juga belum mau bicara banyak saat dikonfirmasi apakah Hanura dan PBB akan mendapat jatah wakil menteri. Pasalnya, Jokowi sebelumnya sempat mengaku akan menambah posisi wakil menteri lagi.

"Itu kewenangan presiden," ujar Pramono singkat. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More