Selasa 26 November 2019, 07:00 WIB

Kades dan ASN Rentan Memobilisasi Massa

Benny Bastiandy | Nusantara
Kades dan ASN Rentan Memobilisasi Massa

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
PELUNCURAN PENGAWASAN PILKADA SERENTAK

 

KEPALA desa dan kalangan aparatur sipil negara (ASN) rentan ikut memobilisasi massa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu akan meningkatkan pengawasan dan pencegahan agar elemen yang mestinya netral pada pesta demokrasi nanti tidak melakukan praktik berbau kampanye.

"Birokrat (ASN) maupun kepala desa adalah aktor yang terlarang berkampanye pada pilkada. Mereka merupakan aktor yang mestinya netral," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Yusup Kurnia, di Cianjur, Minggu (24/11) malam.

Ia menyebutkan ASN ataupun kepala desa menguasasi berbagai fasilitas negara yang bisa saja digunakan secara sembunyi-sembunyi untuk mengampanyekan salah satu pasangan calon jagoan mereka.

Jika hal tersebut terjadi, mereka telah melampui kewenangannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Mereka bisa jadi melakukan abuse of power. Artinya, mereka melebihi kewenangannya atau pelanggaran terhadap kewenangannya. Padahal aturannya sudah jelas, mereka (ASN dan kepala desa) harus netral," tuturnya.

Menurutnya, potensi-potensi tersebut bisa saja terjadi. Di sisi lain, berbagai fasilitas negara dan anggaran yang digunakan seharusnya untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, dana desa seharusnya untuk kepentingan masyarakat, dan bukan bagian untuk kepentingan berkampanye.

Yusuf juga mengingatkan petahana kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020 tidak boleh merotasi atau memutasi pegawai enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota.

Bawaslu, lanjutnya, juga bakal meningkatkan pengawasan terhadap potensi kampanye hitam.

Hoaks dan SARA

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Tavip Agus Rayanto, mengungkapkan dua hal yang harus diwaspadai menjelang pilkada serentak, yaitu munculnya informasi hoaks dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dua hal itu harus diwaspadai berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019.

Menurutnya, hoaks memproduksi misinformasi dan disinformasi. "Hoaks selama ini ampuh di dunia maya," ujarnya saat silaturahim dengan partai politik dan sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pilkada di Kompleks Kepatihan, DIY, kemarin.

Pada pilkada serentak mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga, Jawa Tengah, mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan pengurangan honor badan ad hoc karena alokasi anggarannya dipangkas. Dari anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp42,3 miliar hanya disetujui Rp30,3 miliar.

Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan mengakui pemangkasan anggaran memang disepakati oleh KPU dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

"Namun, karena alokasinya tidak sesuai dengan pengajuan, maka konsekuensinya ada pemangkasan anggaran operasional pilkada mendatang. Pemangkasannya signifikan, mencapai Rp12 miliar," kata Eko.

Di sisi lain, KPU Kabupaten Badung, Bali, kian gencar melakukan sosialisasi Pilkada 2020 ke sekolah-sekolah menengah atas (SMA) atau SMK. (AT/LD/RS/AS/AD/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More