Senin 25 November 2019, 21:21 WIB

Pemerintah Harus Segera Tuntaskan Persoalan Radikalism

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Pemerintah Harus Segera Tuntaskan Persoalan Radikalism

MI
Ilustrasi radikalisme

 

MEMPERKUAT keutuhan hidup berbangsa dan bernegara di tengah makin menguatnya gerakan radikalisme, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk segera mengatasinya.

Meski menjadi pekerjaan rumah dalam waktu relatif panjang pemerintah perlu membangun dasar-dasar yang kuat untuk membendung makin meluasnya gerakan tersebut sampai benar-benar habis.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Bung Karno Faisal Chaniago di Jakarta, Senin (25/11).

"Melihat gejala yang belakangan kita lihat sendiri tampaknya gerakan ini sangat terpola dan masif. Maka tentu saja pemerintah perlu segera mengambil langkah serius untuk berpikir bagaimana mengatasi ini," kata Faisal.

Faisal menambahkan, mereka yang terpapar radikalisme punya prinsip tanpa ideologi dalam bernegara dan bergerak atas ideologi yang mereka ciptakan.

Baca juga : Kampus Harus Kembangkan Nilai Moderat dan Kebangsaan

"Ini bukan lagi permasalahan ekonomi, tapi mereka bergerak atas nama keyakinan sendiri. Karena, mereka (yang terpapar) ideologi (punya) paham sendiri, sehingga sulit mengubah pola pikir mereka," katanya.

Faisal menuturkan, berkaitan dengan radikalisme itu contohya ada pihak-pihak yang mengembuskan isu khilafah. Paham demikian secara tidak langsung ingin mengubah sistem negara.

"Karena radikalisme itu ideologi mereka, mereka punya prinsip yang menurut mereka benar," kata Faisal.

Pemerintah karena itu, kata Faisal, harus bisa mengubah pola pikir orang-orang yang terpapar radikalisme. Pemerintah harus benar-benar bisa meningkatkan kesadaran mereka dalam sistem bernegara.

"Dan radikalisme ini tidak hanya ada di Islam. Radikalisme di luar negeri juga ada, jadi bukan hanya pada Islam, karena dasar mereka ingin mengubah negara," kata Faisal.

Menurut Faisal, isme-isme yang berkembang di Indonesia adalah paham yang tidak meyakini Pancasila. Mereka lahir hanya memperjuangkan ideologi mereka sendiri. Di situlah peran negara untuk mengubah pola pikir mereka.

“Apalagi selama ini mereka bergerak secara irasional," pungkas Faisal. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More