Senin 25 November 2019, 20:01 WIB

Pemprov DKI Targetkan APBD Disahkan 11 Desember

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan APBD Disahkan 11 Desember

Antara/Hafidz Mubarak A
Sekda DKI Jakarta Saefullah

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 dilakukan pada 11 Desember.

Target itu mundur dari awalnya 30 November. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan mundurnya pengesahan APBD 2020 dari target awal disebabkan adanya masa transisi pascapemilu serentak.

Sementara itu, draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020 telah diserahkan pada DPRD DKI sejak 5 Juli lalu.

"Barusan sudah disepakati bahwa paripurna APBD itu tanggal 11 Desember. Makanya tadi saya ingatkan supaya jadwal yang tadi kami sepakati itu harus ditepati bersama, baik eksekutif maupun legislatif," ungkap Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11).

Saefullah pun sudah menegaskan pada jajaran SKPD agar tidak mengadakan perjalanan dinas luar kota (PDLK) selama APBD belum disahkan.

Baca juga : PDIP Tolak Keras Revitalisasi TIM

"Kalau kami di eksekutif, tidak ada izin keluar sebelum APBD beres. Jadi semuanya harus hadir dan taat mengikuti jadwal itu dengan baik," tegasnya.

Di sis lain, menurut Pemprov DKI Jakarta masih aman dari sanksi Kementerian Dalam Negeri apabila APBD disahkan tepat 11 Desember.

Mundurnya target pengesahan pun bukan disengaja karena alotnya proses pembahasan melainkan adanya masa transisi pascapemilu.

"Kalau kita menghitung dari akhir Agustus maka 60 hari tepatnya jatuh di Oktober. Maka seharusnya saat itu KUAPPAS sudah disetujui dan 30 November sudah sepakat APBD. Tapi karena ada pergantian maka mundur ke 11 Desember," ungkapnya.

Ia pun optimistis, APBD DKI tidak akan berakhir menggunakan peraturan gubernur seperti yang pernah terjadi pada 2016.

Sebelumnya pada 2015 pembahasan Rancangan APBD 2016 berjalan alot saat masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Ada perbedaan pendapat hingga pembahasan berjalan alot sehingga membuat tidak tercapainya kesepakatan soal anggaran. Akibatnya, hingga Januari 2016, APBD DKI tidak kunjung disahkan.

Dampaknya, Kemendagri memberikan sanksi ditundanya gaji bagi kepala daerah beserta anggota DPRD DKI serta APBD menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya melalui payung hukum pergub dan bukan perda.(OL-7)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

PSBB Transisi, Taman Margasatwa Ragunan Masih Sepi Pengunjung

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 16:48 WIB
Di hari Sabtu pekan lalu jumlah orang yang datang berada di kisaran 800 pengunjung dan Minggu pekan lalu mencapai 1.500...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Anies: Covid -19 Justru Membuka Peluang Dunia Digital

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 15:53 WIB
Pandemi justru membuat kegiatan masyarakat lebih leluasa lantaran kegiatan dilakukan secara daring, masyarakat lebih bebas memilih...
MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Remaja Tewas setelah Sepeda Motor Tabrak Trotoar di Cilandak

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 15:35 WIB
Yoga yang membawa sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi B 3979 EWK kehilangan kendali dan menabrak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya