Selasa 26 November 2019, 01:00 WIB

Beralih Menjadi Kebun Sawit, Lahan Sawah di Sumbar Terus Menyusut

MI | Nusantara
Beralih Menjadi Kebun Sawit, Lahan Sawah di Sumbar Terus Menyusut

ANTARA
Beralih Menjadi Kebun Sawit, Lahan Sawah di Sumbar Terus Menyusut

 

LAHAN sawah di Sumatera Barat (Sumbar) terus menyusut. Dalam merespons hal itu, DPRD Sumbar tengah menyiapkan peraturan untuk melindungi lahan pertanian.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Chandra menyebutkan, dari 230 ribu hektare (Ha) lahan sawah di Sumbar, kini tinggal sekitar 201 ribu Ha.

“Penyusutannya sekitar 14 persen atau menurut data terbaru lebih kurang 29 ribu Ha. Secara umum karena alih fungsi ke kebun sawit. Contoh di Pasaman Barat, Inderapura (Pesisir Selatan), dan Dharmasraya,” ungkap Chandra saat dihubungi Jumat (22/11).

Dia menambahkan, seiring penyusutan lahan sawah, jaringan irigasi juga ikut berkurang. Chandra mencontohkan irigasi Batanghari di Dharmasraya.
Sebagai informasi, sebelumnya, total irigasi di Sumbar seluas 6857 Ha. Tapi kini menyusut menjadi 5700 Ha. Dalam menanggapi faktor penyebab penyusutan lahan sawah yang diduga karena dipakai untuk pembangunan perumahan, menurut Chandra hal itu tidak signifikan.

Pasalnya, perubahan drastis hanya terjadi di Kota Padang. Kalau di beberapa wilayah di Padang, lanjutnya, ekspansi perumahan banyak mengokupasi lahan sawah.

Dia mencontohkan daerah irigasi Gunung Nago yang mencakup Kecamatan Nanggalo, Kuranji, Koto Tangah. “Lahan pertanian di Kota Padang yang tadinya 8900 Ha, kini tinggal 5700 Ha.  Menyusut sekitar 25 persen,” urainya.

Meski begitu, Chandra mengungkapkan, Sumbar tetap mengalami surplus beras. Produksi padi Sumbar tercatat sebesar 2,9 juta ton per tahun dan jika dikonversi ke beras menjadi 2,7 juta ton.

“Itu data 2018. Kebutuhan Sumbar hanya 890 ribu ton. Artinya kita surplus 1 jutaan ton,” ucapnya. Di sisi lain, rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait  perlindungan lahan pertanian yang digodok DPRD Sumbar, menuru Chandra sangat bagus.
Namun, dia pesimistis akan implementasi  sanksinya. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, hal itu mesti diantisipasi hingga sepuluh tahun ke depan. (YH/N-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More