Senin 25 November 2019, 19:40 WIB

Penarikan Pajak Berbasis Kewilayahan Dilakukan 2020

M. Ilham ramadhan Avisena | Ekonomi
Penarikan Pajak Berbasis Kewilayahan Dilakukan 2020

Antara/Prasetyo Utomo
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo

 

MENINGKATNYA target penerimaan negara dari sektor perpajakan pada APBN 2020 sebesar Rp1.861,8 triliun menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan upaya demi mencapai target tersebut.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, pihaknya akan terus memaksimalkan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu, ia juga tengah menggodok skema penarikan pajak berbasis kewilayahan pada 2020. Hal itu diharapkan mampu menjaring dan menambah jumlah wajib pajak dan peningkatan penerimaan negara.

"Ke depan mungkin akan kita arahkan ke penguasaan kewilayahan, untuk 2020. Di 2020, moda kerja kita cuma insentifikasi dan eksistifikasi, itu sudah tidak ada yang lain. Cuma caranya mungkin yang akan berbeda," jelas Suryo dalam sebuah diskusi di Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Basis penerimaan pajak kewilayahan tersebut, lanjut Suryo, akan dilakukan dengan melibatkan kantor pelayanan pajak (KPP) di tiap wilayah. Misal, di satu KPP terdapat 3 kecamatan dan 5 kelurahan, maka penyampaian informasi pengawasan ihwal aktivitas dan jumlah wajib pajak dilaporkan secara rutin berjenjang.

Baca juga : Restitusi Meningkat, Penerimaan Pajak Loyo

Dengan pelibatan dari elemen paling bawah, Suryo mengharapkan aktivitas kena pajak diikuti dengan wajib pajak akan meningkat. Pasalnya selama ini masih terdapat beberapa wajin pajak yang aktivitas kena pajaknya belum tercatat di DJP.

"Misal, kelurahan Benhil, jadi satu seksi dia memang kelola di kelurahan itu, dia akan bergerak di kelurahan itu. Sepetti apa dia bergerak? Nanti akan koordinasi dan dilanjutkan dari ujung ke ujung, caranya nanti kita pikirkan, supaya orang itu nanti bisa memahami. Bisa jadi kan dalam satu wilayah ada aktivitas tapi dia belum terecord," jelas Suryo.

Hal itu juga menegaskan, penegakkan hukum yang dilakukan DJP untuk menarik pajak berdasarkan informasi dan data yang valid.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Irawan menyebutkan, untuk mendapatkan data dan informasi yang valid terkait data keuangan, maka pihaknya membentuk satuan tugas.

Melalui satgas tersebut, DJP dapat mengetahui pendapatan seseorang, jumlah saldo di rekeningnya termasuk apakah orang tersebut telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau belum.

"Tata kelola benar-benar prudent supaya jangan salah, sudah dibentuk tim satgas dari kantor pusat, kanwil sampai KPP. Sudah jalan kira-kira dari juni 2019," terang Irawan.

Tugas dari satgas tersebut, lanjutnya, yakni menyusun prosedur tata cara dan tata kelola baku data keuangan, penagihan pajak dan pendekatan persuasif kepada masyarakat menjadi salah satu tugas utamanya.

Data keuangan yang diterima DJP itu berdasarkan undang-undang 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan ditambah dengan PMK 70/03/2017 tentang Perubahan Atas PMK 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Baca juga : Omnibus Law Atur Pajak E-Commerce

"Jadi dengan aturan tersebut DJP sekarang sudah otomatis menerima data keuangan. Kalau dulu harus minta dalam rangka penagihan, pascaTax Amnesty, kita menerima data keuangan secara otomatis dan sudah dimulai dari data keuangan data saldo rekening per 31 Desember 2017," jelas Irawan.

Meski begitu, data yang sudah masuk tersebut tidak langsung digunakan oleh DJP. Sebab perlu dilakukan pencocokkan kembali dengan basis data yang dimiliki.

Irawan menuturkan, terdapat empat langkah yang akan dilakukan oleh satgas terkait dengan pemanfaatan data keuangan. Pertama, satgas menerima data dari perbankan dan mempelajari profil wajib pajak.

Setelah mendapatkan data, maka satgas menganalisis dan membandingkan data yang dimiliki DJP dengan data rekening guna memastikan surat tagihan pajak (STP) wajib pajak telah dibayarkan atau belum.

Langkah selanjutnya yakni satgas akan membuat laporan terkait wajip pajak yang belum terdaftar di STP. "Lalu, kemudian kita klarifikasi ke wajib pajaknya. Apakah data tersebut sudah di laporkan apa belum," jelas Irawan. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More