Senin 25 November 2019, 18:32 WIB

Bea Cukai Jember Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani

mediaindonesia.com | Ekonomi
Bea Cukai Jember Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani

Istimewa/Bea Cukai
Bea Cukai Jember mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

 

UNTUK mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Bea Cukai Jember mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM), pada Kamis (14/11) lalu.

Pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melakukan akselerasi pembangunan zona integritas, dengan target pada 2020 seluruh kantor dibawah Kemenkeu harus sudah mengajukan pembangunan zona integritas.

Kepala Kantor Bea Cukai Jember, Tubagus Firman Hermansjah, menyampaikan, semua instansi dan pengguna jasa agar bisa mengemban amanah dalam menjalankan tugas. Pasalnya, Bea Cukai Jember berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

“Dalam Peraturan Presiden No 54 tahun 2018, tentang strategi nasional (stranas), pencegahan korupsi ada tiga prioritas, salah satu sub aksinya adalah pembangunan zona integritas,” ujar Firman.

Dengan adanya zona integritas, Tubagus Firman berharap Bea Cukai Jember dapat menjadi role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

“Kami juga berharap dukungan para pengguna jasa, terutama dengan penerapan menejemen anti suap, sehingga komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik berkualitas dapat tercapai,” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan periode tahun 2019. Barang yang dimusnahkan sejumlah 2.618.108 batang rokok ilegal senilai Rp1,7 miliar dan 628 item barang tegahan Pos Lalu Bea yang terdiri dari sex toys, kosmetik dan obat-obatan senilai Rp6.974.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp900 juta.(OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More