Senin 25 November 2019, 15:47 WIB

Istana Bantah Ada Mahar Setengah Triliun untuk Jadi Menteri

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Istana Bantah Ada Mahar Setengah Triliun untuk Jadi Menteri

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung

 

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung membantah isu terkait bakal calon menteri Kabinet Indonesia Maju harus menyetor uang sebesar Rp500 miliar ke partai politik. Menurutnya, proses pemilihan penyelenggara negara dilakukan secara ketat.

“Proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh bapak Presiden," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).

Pramono menambahkan, dalam proses seleksi, nama-nama yang disodorkan oleh partai politik pun ada yang ditolak. Menurutnya, presiden tidak sembarang memilih para menteri yang akan membantunya di pemerintahan itu.

“Bahkan beberapa nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian, isu yang pasti tidak akan bisa dibunyikan," kata Pramono.

Menurutnya, isu harus membayar Rp500 miliar itu tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, kata dia, setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju, gaji menteri terbilang kecil yakni di bawah Rp100 juta.

"Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan," kata Pramono.

Pramono menambahkan, jika benar ada bakal calon menteri yang menyerahkan uang Rp500 miliar kepada partai politik, maka tidak sulit bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan penelusuran.

"Kalau ada gampang dilacak oleh PPATK. Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian," jelasnya.

Baca juga: Calon Menteri Jokowi Pernah Diminta Rp500 Miliar oleh Partai

Untuk diketahui, isu syarat menjadi menteri harus menyetor ke partai politik muncul dari pernyataan Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat. Awalnya, Humphrey bercerita tentang pelaksanaan pilkada langsung yang penuh dengan praktik transaksional. Hal itu membuat pemimpin yang muncul menjadi tersandera oleh kepentingan partai politik tersebut.

Kemudian, Humphrey menyebut ada seorang calon menteri yang diinginkan Jokowi dan mau di-endorse salah satu parpol. Calon menteri tidak perlu memberikan uang demi jabatan itu, tapi harus ada komitmen selama menjadi menteri berkontribusi Rp500 miliar. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More