Senin 25 November 2019, 15:38 WIB

Jelang akhir Tahun, Pendapatan Bekasi Kurang Rp1 Triliun

Gana Buana | Megapolitan
Jelang akhir Tahun, Pendapatan Bekasi Kurang Rp1 Triliun

ANTARA/Risky Andrianto
Petugas Badan Pendapatan Daerah melayani warga di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, di Bekasi Trade Center, Bekasi, Jawa Barat.

 

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi masih mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang sekitar Rp1 triliun lagi. Padahal, saat ini masa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 kurang dari 35 hari lagi.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Roni Sahroni mengakui, realisasi PAD hingga November ini baru mencapai Rp2 triliun lebih. Adapun target PAD yang dibuat pemerintah pada 2019 adalah sekitar Rp3,3 triliun.

“Untuk PAD realisasinya sudah mencapai Rp2,062 triliun dari target,” ungkap Roni, Senin (25/11).

Saat ini pemerintah Kota Bekasi masih mengejar target pendapatan hingga 31 Desember mendatang. Adapun, perolehan PAD saat ini didapat dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,58 triliun, realisasi pajak restoran sebesar Rp296 milian, realisasi Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp465,7 miliar dan Pajak BPHTB Rp383,5 miliar.

“Bapenda terus mengoptimalisasi pencapaiaan PAD baik sektor pajak maupun retribusi daerah, serta pendapatan lainnya dari sisa waktu yang tersedia,” jelas dia.

Baca juga: Banyak Restoran belum Punya IPAL, UPTD PALD Bekasi Dapat Nilai A

Terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, belum tercapainya PAD Kota Bekasi didasari beberapa faktor. Di antaranya adalah pemasukan PBB yang masih minim.

“Harus dievaluasi reklame, ada PBB adajuga pajak restoran, ini sedang dievaluasi Bapenda,” ungkap Rahmat.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz mengatakan, target realisasi pendapatan daerah harus segera dikebut. Sebab saat ini terhitung baru 71% terpenuhi.

“Tinggal beberapa hari lagi akhir tahun, kami sudah berkomunikasi dengan instansi terkait,” ungkap Muin. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More