Senin 25 November 2019, 14:32 WIB

Jokowi Dorong Perlunya Terobosan Energi Terbarukan di ASEAN-RoK

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Jokowi Dorong Perlunya Terobosan Energi Terbarukan di ASEAN-RoK

Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo

 

ASEAN dan Korea harus menjadi negara terdepan dalam pengembangan energi terbarukan di Kawasan. Di Indonesia, sejak tahun lalu pemerintah sudah mencanangkan kewajiban mencampur biodiesel dari kelapa sawit dengan solar sebesar 20 persen atau B20.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi ketika menyampaikan tentang perlunya terobosan dalam pengembangan energi terbarukan mutlak harus dilakukan dalam forum ASEAN-Republic of Korea (RoK) CEO Summit yang dihelat di Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO), Senin (25/11).

“Tahun depan kami akan mewajibkan peningkatan campuran biodiesel tersebut menjadi 30 persen atau B30. Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan energi listrik berbasis air,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (25/11).

Di Indonesia, ucap Presiden, juga memiliki sungai-sungai besar yang mampu menghasilkan energi listrik berbasis air dalam jumlah yang signifikan.

“Setidaknya ada dua lokasi, yaitu di Kalimantan Utara dengan potensi 11GW dan Papua dengan potensi 20GW. Dengan menggunakan energi listrik dari tenaga air, maka pengembangan industri yang kami lakukan akan memiliki emisi yang rendah,” kata Kepala Negara.

Upaya ini, kata Jokowi, merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap Perjanjian Paris. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan tantangan yang akan dihadapi kedepan tidak semakin ringan.

“Keberanian untuk mengambil terobosan besar di era age of disruption adalah opsi satu-satunya untuk kita bisa menjadi pemenang. Saya ajak pengusaha ASEAN dan Korea untuk mengambil pilihan ini,” kata Jokowi. (OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More