Senin 25 November 2019, 10:45 WIB

FKUB Perlu Diperkuat dengan Perpres

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
FKUB Perlu Diperkuat dengan Perpres

ANTARA/Mohamad Hamzah
Para pemimpin FKUB mengucapkan ikrar menjaga kerukunan dan perdamaian di Gong Perdamaian Nusantara, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

 

SETARA Institute mendorong pemerintah memaksimalkan kedudukan, tugas dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penguatan peran itu perlu diwujudkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Pasalnya, kelembagaan FKUB, saat ini, hanya didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Kekuatan hukum yang mengatur kelembagaan FKUB belum sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam pemajuan toleransi.

"Perpres ini akan menjawab tiga hal, peran, kelembagaan dan operasionalisasi. Kalau ketiga hal ini sudah kita perkuat, kita bisa mengawasi akhirnya," kata Direktur Riset Setara Institute Halili di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).

Halili menjelaskan, saat ini, tiga hal itu belum jelas dimiliki FKUB di seluruh provinsi. Termasuk saat masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja tidak bisa secara tegas mempersoalkan FKUB. Terlebih yang menyangkut kerukunan beragama.

Baca juga: Rentan Ekonomi Mudah Terpapar Radikal Terorisme

"Toh hanya forum. Ini sebenarnya FKUB itu negara atau civil society itu kan tidak jelas, dengan ketidakjelasan kelembagaan FKUB maka menjadi tidak jelas juga pengawasannya. Menjadi tidak jelas juga bagaimana permintaan pertanggungjawaban mereka," ujar Halili.

Dibentuknya Perpres, agar FKUB di seluruh provinsi melakukan terobosan dalam mengatasi pelarangan kebebasan beragama. Setara mencatat, dalam 12 tahun terakhir 10 provinsi masih cukup tinggi dalam hal intoleransi.

Jawa Barat, selama 12 tahun, menempati urutan pertama sebagai provinsi intoleransi. Posisi tidak berubah dalam lima tahun terakhir dan masih menempati urutan pertama dengan sebanyak 162 peristiwa.

Kemudian 113 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama di DKI Jakarta, Jawa Timur sebanyak 98 peristiwa, Jawa Tengah sejumlah 66 peristiwa, dan Aceh sebanyak 65 peristiwa. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 37 peristiwa, Banten 36 peristiwa, Sumatra Utara 28 peristiwa, Sulawesi Selatan 27 peristiwa, dan Sumatra Barat 23 peristiwa.

"Kalau FKUB hanya dibayangkan sebagai lembaga yang forum saja, itu kan problematik. Bagaimana kita memasrahkan tata kelola toleransi kebhinekaan pada sebuah forum yang kelembagaannya tidak jelas," tegas Halili. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More