Senin 25 November 2019, 10:30 WIB

KLHK Kaji Cemaran Dioksin pada Pangan akibat Sampah di Jawa Timur

Indriyani Astuti | Humaniora
KLHK Kaji Cemaran Dioksin pada Pangan akibat Sampah di Jawa Timur

ANTARA/Zabur Karuru
Seorang pekerja menambahkan plastik ke tungku pembakaran di salah satu pabrik tahu i Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur.

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan respons atas terbitnya kajian mengenai kandungan dioksin pada tahu dan telur ayam di Jawa Timur sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar produksi menggunakan sampah limbah plastik impor.

Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan persoalan sampah dan limbah plastik impor selama ini telah mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia Indonesia dari generasi ke generasi yang wajib dijaga.

Sampah impor plastik, kata dia, selama puluhan tahun telah masuk melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik untuk industri.

Upaya penyeludupan tersebut, menurutnya, jelas melanggar UU Nomor 18 2008 dan UU Nomor 32 2009. Oleh karena itu, KLHK bertindak tegas dengan mengembalikan atau reekspor sampah ke negara asal.

''Soal sampah yang diseludupkan bukan hanya soal melanggar UU tapi juga mengancam generasi bangsa. Bapak Presiden sangat menaruh perhatian soal ini, beliau memikirkan lebih dari sekedar soal pelanggaran UU saja," kata Menteri Siti Nurbaya dalam pernyataan media, Senin (25/11)

Baca juga: Kementerian LHK Kirim Balik 883 Kontainer Sampah Plastik Impor

Tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, kata Siti, sudah diperintahkan terus meningkatkan pengawasan di lapangan.

Hasilnya, dari 2.194 kontainer yang masuk ke Indonesia, KLHK sudah kirim balik (reekspor) 883 kontainer ke negara asal. Selain itu, dilakukan perbaikan regulasi dan terus dilakukan pengawasan yang ketat.

Akhir pekan lalu, tim KLHK bersama para ahli juga turun langsung ke Desa Bangun, Mojokerto, dan Desa Tropodo, Sidoarjo. Turut bersama tim KLHK para peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Fakultas Teknis Kimia Institut Teknik Surabaya, Universitas Airlangga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

''Saya minta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut. Khususnya untuk isu dioksin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi,'' tegas Siti Nurbaya.

Menurut Siti, persoalan penggunaan sampah limpah plastik impor sudah berlangsung sejak lama di lokasi tersebut karena harganya yang lebih murah. Karena itu pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah, tidak hanya soal sampah, tapi juga dampak sosial ekonomi masyarakat setempat.

''Semuanya akan didalami secara akademik. Termasuk soal dampak pembakaran. Saya juga ingin mengetahui hasil studi yang menyebutkan bahwa ada dioxin dalam telur ayam. Kita akan lihat semua hasil studinya nanti,'' kata Menteri Siti.

Ia berjanji terus memberikan pendampingan masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.

Siti mengungkapkan, saat kunjungan tim ke lokasi tersebut, jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang jika dibandingkan dengan kondisi pada Juli 2019 lalu.

Ditengarai berkurangnya pasokan sampah, imbuhnya, karena langkah reekspor, perubahan regulasi, serta pengawasan yang semakin ketat.

Pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menyadari bahan bakar dari sampah plastik tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Menurutnya, para pelaku usaha mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya. Terlebih lagi sudah ada penggunaan insinerator dengan teknologi ramah lingkungan.

Siti menegaskan pemerintah akan mempelajari hal itu, termasuk bila harus memberikan dukungan fasilitas oleh bagi industri UMKM. Dukungan fasilitas, sebutnya, bisa dari KLHK, Kementerian Perindustrian, KemenKopUMKM, atau bahkan dari Pemda.

''Semuanya bisa membantu, yang penting industri masyarakat tetap harus berjalan baik dengan tetap ramah lingkungan,'' kata Menteri Siti.

Untuk mengatasi masalah sampah yang masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, pemerintah terus melakukan pengelolaan, salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle).

''Pemerintah dan Pemda bekerja serius untuk itu. Saya juga tau bahwa dukungan masyarakat dan para aktivis terkait sampah cukup besar. Ini menjadi modal kekuatan kita menyelesaikan masalah sampah,"katanya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More