Senin 25 November 2019, 09:40 WIB

Antara Teman Diskusi dan Balas Budi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Antara Teman Diskusi dan Balas Budi

Dok. MI
Grafis Muka Baru Staf Khusus.

 

PRESIDEN Joko Widodo menghadirkan tujuh staf khusus dari ge-nerasi milenial dalam lingkaran dalam Istana. Respons publik pun beragam. Seperti biasa, ada yang memuji dan ada pula yang mengkritik. Kedua belah pihak sama-sama masih harus menunggu bukti kinerja para stafsus. 

Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan pengangkat-an stafsus dari kalangan milenial dapat menambah kuat penyerapan aspirasi generasi muda. Latar belakang ketujuh pemuda dan pemudi itu diyakininya bakal membuat kaum muda optimistis terhadap pemerintahan Jokowi di periode kedua.

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar itu, penyerapan ide dan gagasan milenial ke dalam kebijakan Presiden Jokowi penting. Pemerintah tidak bisa mengenyampingkan 30% dari total pemilih dalam pemilu 2019 adalah anak muda.

"Kami di DPR juga menempuh langkah yang sama. Sebagian besar dari staf saya masuk katagori milenial, mengingat banyak dari pemilih saya datang dari katagori ini dan saya juga membutuhkan perspektif milenial untuk menjawab aspirasi generasi muda," papar Christina kepada Media Indonesia, kemarin.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga angkat bicara. Surya berpandangan penunjukan ketujuh stafsus merupakan bagian dari program magang kaum milenial dalam mengurus negara.

"Jadi mereka dipersiapkan sedemikian rupa, katakanlah paling tidak seperti pelatihan di sekolah, di kampus, namanya magang, kita kenal itu. Sehingga mereka diberikan kesempatan," katanya.

Surya mengapresiasi kebijakan Jokowi menunjuk generasi muda menjadi stafsus. Jokowi butuh teman diskusi dan masukan dari kalangan milenial.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid berpendapat lain. Ia menilai kehadiran tujuh stafsus milenial merupakan bentuk balas budi politik Presiden Jokowi kepada partai koalisi. "Ini adalah politik akomodasi, baik dari partai politik maupun dari relawan. Ini juga menjadi ajang pembuktian mereka sebenarnya," ujarnya.

Menurut Kholid, organisasi yang benar sudah terlebih dulu ada fungsi dan tugas. Baru kemudian penempatan orang. Namun, pemerintah malah menghadirkan jabatan yang tidak jelas fungsinya.

Salah satu dari ketujuh stafsus milenial, Aminudin Ma'ruf, mengakui tidak ada target dari Presiden Jokowi. Pasalnya, stafsus tidak memiliki kewenangan eksekusi.

Tugas stafsus, lanjut Aminudin, menjadi teman diskusi yang memberikan second opinion terhadap gagasan inovasi percepatan prioritas kerja pemerintah.  Pola kerja stafsus mengikuti presiden yang bekerja 24 jam selama 7 hari.

"Tak ada sekat office hours dari Senin sampai Jumat. Khususnya saya akan banyak keliling daerah, berdiskusi dengan para pemuda, aktivis sosial," tutup Aminudin.

 

Paradoks

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Pra-yitno mengatakan penambahan stafsus  Presiden Jokowi membuat paradoks dengan keinginan menciptakan birokrasi ramping. Pemangkasan eselon III dan IV pun akan sulit diimplementasikan karena berpotensi menimbulkan tentangan.

"Penambahan stafsus menjadi 14 orang paradoks dengan keinginan Jokowi yang ingin membentuk birokrasi ramping. Sejumlah eselon dihapuskan, tapi stafsus dan wamen (wakil menteri) malah diperbanyak. Logika yang bertabrakan," ujar Adi kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Adi, aparatur sipil negara yang terdampak perampingan pasti kecewa karena penentu kebijakan malah menambah jabatan di lingkungannya. Kemudian, kekecewaan lain bisa muncul dari penurunan level kepangkatan.

Meski begitu, masih ada harapan terhadap birokrasi pemerintah yang mendapat tambahan para stafsus belia tersebut. "Ke depan, birokrasi yang sudah ada ini harus menunjukkan manuver kinerja memuaskan yang membuat publik tidak lagi mendebatkan soal birokrasi gemuk atau ramping," pungkas Adi. (P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More