Senin 25 November 2019, 09:10 WIB

Wapres Ma’ruf Wanti-Wanti Dampak Revolusi 4.0

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Wapres Ma’ruf Wanti-Wanti Dampak Revolusi 4.0

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Wapres RI Ma

 

PROSES perubahan merupakan hal yang tidak terhindari dalam revolusi industri 4.0. Meski begitu, perubahan itu proses perubahan itu jangan sampai mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengemukakan hal itu saat memberi sambutan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Yogyakarta, tadi malam.

Wapres berharap revolusi industri tidak menghilangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. "Jangan menghilangkan Pancasila dan NKRI hanya untuk perubahan. Keduanya merupakan kesepakatan yang dijaga," tegas Wapres.

Ia mengakui banyak perubahan di dunia akibat ilmu pengetahuan. Demikian pula yang pasti terjadi di era revolusi industri 4.0. Ada kecenderungan mengganti dengan hal baru.

Revolusi, lanjut Ma'ruf, harus ditangkal apabila mengganti hal lama yang baik. Namun demikian, masyarakat juga bisa mengambil hal baru apabila membuat sesuatu lebih baik.  "Selain itu, kita harus terus melakukan inovasi agar terjadi perbaikan."

Di tempat yang sama, tokoh perempuan Nahdatul Ulama, Yenny Wahid, menyebutkan revolusi industri mengancam sejumlah pekerjaan yang selama ini mengandalkan tenaga manusia. "Namun, saya yakin pekerjaan yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan yang akan bertahan."

Sebelumnya, saat membuka acara DISRUPTO 2019 di Jakarta, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut mengatakan disrupsi teknologi yang terjadi sebagai wujud perkembangan teknologi haruslah berdampak positif bagi manusia.

Gus Dur, sebut Yenny, sempat mengingatkan substansi hubungan antarmanusia ialah mewujudkan peradaban tempat manusia saling mencintai, saling mengerti, dan saling menghidupi. "Secanggih dan sehebat apa pun peradaban, tetap tidak boleh meninggalkan aspek kemanusiaan." (Che/Ant/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More